Polemik terhadap asesmen di dalam pendidikan

Asesmen sendiri secara harfiah berarti penilaian. Seperti namanya, asesmen digunakan untuk menilai kelayakan seseorang dalam banyak hal, tak terkecuali pendidikan. Kelayakan yang dimaksud seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang biasa digunakan untuk menilai apa seseorang layak naik kelas ditingkat sekolah dasar dan menengah. Secara garis besar dalam pendidikan asesmen ini layaknya sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dan menjadi feedback (umpan balik) bagi guru untuk menilai apakah pembelajaran sudah sesuai dengan target.

Memang asesmen merupakan salah satu instrumen di dalam pendidikan sebagai sarana penilaian dan evaluasi kedepannya. Akan tetapi, asesmen telah menimbulkan polemik sehingga banyak dikritisi. Contoh yang paling nyata dapat lihat dalam salah satu asesmen yang pernah dipakai ditingkat sekolah dasar dan menengah bernama Ujian Nasional (UN). UN sendiri dihapus Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 1 Tahun 2021 dengan alasan bahwa UN cenderung tidak ideal digunakan untuk menilai siswa dikarenakan sifatnya yang cenderung hapalan saja, tidak menyentuh unsur kognitif dikarenakan materi yang terlalu padat. Lagipula bayangkan saja bertahun-tahun siswa bersekolah tetapi kelulusannya ditentukan oleh ujian yang bahkan hanya membuat siswa stres. Jangan lupa bahwa soal UN sendiri diseragamkan se-Indonesia yang membuat UN sendiri juga tidak adil karena tiap murid di berbagai sekolah memiliki kemampuannya tersendiri yang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Maka jangan heran kalau peringkat teratas UN didominasi oleh sekolah favorit.

Sehubung dengan penghapusan Ujian Nasional, Nadiem Makarim meluncurkan asesmen baru pengganti UN pada tahun 2021 bernama Asesmen Nasional (AN) dengan beberapa perubahan dibanding UN. Mengutip dari situs resmi Kemendikbud, Asesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Perubahan terbesarnya adalah AN tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, melainkan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan dalam bentuk input, proses, dan output atau hasil. Ada tiga instrumen dalam Asesmen Nasional yaitu:

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) = Penilaian kompetensi dasar yang dibutuhkan semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kompetensi dasar tersebut ialah literasi membaca dan numerasi
2. Survey Lingkungan Belajar (Surlingjar) = Alat ukur untuk melakukan evaluasi dan pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan
3. Survey Karakter = Pengukuran perkembangan karakter peserta didik sebagai salah satu capaian pembelajaran yang didasarkan pada profil pelajar Pancasila

Namun seperti berbagai kebijakan pemerintah lainnya, AN masih menuai kritik. Seperti yang terjadi pada tahun 2021 dimana Heru Purnomo selaku Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mengatakan bahwa pelaksanaan Asesmen Nasional masih terbentur ketimpangan infrastruktur digital. Pelaksanaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) yang menggantikan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) menimbulkan masalah berupa kesiapan infrastruktur ketersediaan komputer yang tidak sama antar sekolah. Ini diperparah dengan beberapa peserta didik yang tidak siap mengoperasikan perangkat komputer. Heru melanjutkan "bahwa jika tetap dipaksakan maka FSGI khawatir data yang akan didapat tidak cukup valid mengukur level mutu pendidikan Indonesia. Apalagi pelaksanaan ANBK akan dijadikan garis dasar (baseline) pendidikan Indonesia. Jika datanya rendah apakah kemendikbud akan merasa mudah untuk meningkatkan ditahun berikutnya?" ujarnya.

Memang pembuatan asesmen dalam dunia pendidikan Indonesia sendiri membutuhkan perhatian ekstra dan beberapa penyesuaian agar tidak menjadi polemik dikemudian hari. Tak hanya bagi pemerintah, guru dan sekolah juga dapat berperan agar AN dapat berjalan dengan baik seperti yang pernah disampaikan oleh Bukik Setiawan sebagai Ketua Yayasan Guru Belajar. Diantaranya adalah guru yang harus mengetahui kompetensi masing-masing siswa sehingga memudahkan kompetensi yang dapat dikembangkan oeh sekolah, pembelajaran kolaboratif berbasis pada murid, dan perbanyak forum berbagi praktik baik antar pendidik maupun antar sekolah.