Kado Spesial Presiden Jokowi Untuk Guru Honorer

0
25
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PP tersebut akan menjadi payung hukum penyelesaian masalah honorer K2 (kategori 2). (foto: Kemdikbud)

SahabatGuru – Pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap para guru. Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2018, akhir pekan lalu. Dalam sambutannya Presiden menyampaikan persoalan kekurangan guru harus segera diatasi.

Untuk memenuhi kebutuhan guru, lebih dari separuh penerimaan CPNS tahun ini disediakan untuk guru. Selain itu, pemerintah menyiapkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Guru honorer yang tidak memenuhi persyaratan CPNS karena usianya sudah di atas 35 maupun yang tidak lolos bisa diangkat melalui program tersebut.

Pemerintah pun secara resmi sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP ini sekaligus menjadi payung hukum penyelesain masalah honorer K2 (kategori dua) dan non kategori usia di atas 35 tahun.

“PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan. PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS,” kata Presiden Jokowi.

“Bagaimana mekanisme perekrutannya akan dibahas lagi. Saya akan membahas masalah perekrutan guru honorer menjadi PPPK ini dengan Ketua Umum PB PGRI pekan depan,” ujarnya.

Jokowi menyebutkan, pemerintah sudah merekrut guru CPNS sebanyak 112 ribu. Sedangkan untuk rekrutmen guru honorer harus disesuaikan dengan dana APBN dan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya perhatikan masalah guru tapi semua harus ikuti aturan. Saya akan ajak ketum PB PGRI untuk membahas ini,” katanya.

Guru honorer yang tidak lolos seleksi CPNS bisa mengikuti seleksi PPPK. Meski berstatus guru PPPK, tetapi mereka memiliki hak sama dengan ASN. (foto: G. Susatyo)

Jokowi berujar pemerintah sejatinya memahami tugas berat dan peranan para guru yang berjuang untuk membina dan membangun bangsa lewat pendidikan. Untuk itu, pemerintah melakukan sejumlah upaya mendukung guru-guru Indonesia menjalankan perannya.

Jokowi juga mengatakan telah mendengarkan sejumlah keluhan para guru terkait profesi mereka. Sebelumnya, kata dia, pemotongan tunjangan sertifikasi bagi guru yang menunaikan ibadah seperti haji dan umrah banyak dikeluhkan oleh para guru.

“Ini urusan sakit, umrah, dan haji yang dulu dipotong sertifikasinya sekarang tidak kan? Karena kita sudah mengeluarkan peraturan mengenai itu,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ibadah haji dan umrah tersebut merupakan salah satu kompetensi sosial para guru. Maka itu, tak sepantasnya bila para guru yang menunaikan ibadah tersebut mendapatkan pemotongan tunjangan profesi.

Leave a Reply