Kabupaten Malang Kekurangan 7000 Guru

SahabatGuru--Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur masih menghadapi tantangan dalam sektor pendidikan. Saat ini di kabupaten yang memiliki daerah perbukitan dan pegunungan ini masih kekurangan sekitar 7000 guru.

"Sektor Pendidikan Kabupaten Malang masih membutuhkan tenaga pendidik (PNS) yang saat ini kekurangan sekitar 7000-an guru," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang Dr.M.Hidayat , MM,MPd, Kamis (27/12/2018) di Kepanjen, Malang, Jawa Timur.

Dr.M.Hidayat , MM,MPd mengatakan hal itu saat menerima audiensi Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan Peningkatan Mutu Guru Daerah Hj Himmatul Hasanah. Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Tentis Dr.Suwandi,Spd , M.Si, Kabid Kesiswaan : Mahfud , SH,M.Si SMP, Kabid SD : Slamet Suyono , S.Pd,MPd dan Kabid PAUD Drs.Ahmad Wahid Arif, MM.

Diungkapkan, Pemerintah Kabupaten Malang menilai tenaga pendidik merupakan pioneer pendidikan. Oleh sebab itu, meski masih menghadapi kekurangan, tenaga pendidik harus memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kualifikasi sebagai tenaga pendidik professional.

Sedang Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan Peningkatan Mutu Guru Daerah Hj Himmatul Hasanah mengungkapkan dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan APKASI bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) Yogyakarta. Sedang pendanaan menggandeng BUMN yang menyalurkan dana CSR. Ditambahkan salah satu materi pelatihan adalah Adiresy Professional English Training untuk guru PAUD dan SD guna meningkatkan kemampuan bahasa Inggris para guru dan siswa menghadapi era MEA.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Malang Dr.M.Hidayat , MM,MPd menyambut antusias dan mengapresiasi program Adiresy Professional English Training agar segera dilaksanakan pelatihan untuk para guru PAUD, TK, SD dan SMP se Kabupaten Malang. Bahkan Pihak Dinas Pendidikan Pemkab Malang juga berharap komunitas English Camp se Kabupaten Malang.

"Pak Kadis Pendidikan Pemkab Malang menyampaikan program ini akan dilakukan pada Februari 2019," ujar Hj Himmatul Hasanah.

Pada kegiatan tersebut Staf Ahli APKASI juga mensosialisasikan hasil pertemuan APKASI Ministrial Forum dengan Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) ) tentang problematika guru dan Tenaga Pendidikan yang berlangsung pada  7/12/2017 di Jakarta. Selain juga menjelaskan lebih rinci tentang  program peningkatan mutu pendidikan di daerah.

"Pendidikan sebagai pondasi karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Peningkatan Mutu Guru Daerah yang menjadi program APKASI merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kualitas dunia pendidikan," ujar Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan Peningkatan Mutu Guru Daerah Hj Himmatul Hasanah, MP.

Diungkapkan peningkatan kompetensi guru, sangat berguna bagi pemerintah daerah. Untuk itu pihak Pemerintah Kabupaten Malang mendukung sepenuhnya program peningkatan kemampuan atau kompetensi para guru yang dilaksanakan oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) Yogyakarta.

"Peningkatan kompetensi guru sangat berguna bagi daerah. Sebab, jika mutu dan kompensasi guru semakin meningkat maka juga akan meningkatkan mutu pendidikan daerah setempat," papar Himmah.

Diungkapkan oleh Himmah, bahwa program pendidikan di bidang peningkatan mutu guru yang dilaksanakan oleh APKASI ini telah melatih lebih dari 80.000  tenaga pendidik di 100  kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pihak Pemerintah Kabupaten menyambut baik program pelatihan ini.

Hj Himmatul Hasanah, MP menambahkan sebagai mintra pemerintah kabupaten seluruh Indonesia APKASI  memiliki misi strategis bagi daerah. Misi ini dituangkan ke dalam tugas pokok dan fungsi APKASI yang bermuara pada terciptanya pemerataan yang nyata, pembangunan berkelanjutan dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Peran guru sangat penting dalam pendidikan dan harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka alam dan pikiran serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang,  keteladanan,  prilaku, moralitas, kebhinekaan. Inilah sejatinya pendidikan berkarakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya," papar Himmah.

Ditambahkan perjuangan APKASI dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga dilakukan dalam Forum Ministrial Meeting tersebut. Bahkan forum itu melahirkan 17 rekomendasi, diantaranya adalah ;

1. Cabut Peraturan Pemeritantah nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon PNS,
2. Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang P3K,
3. Melindungi guru dari kriminalisasi
4. Mengembalikan kewenangan SMA dan SMAK kepada Pemerintah Kabupaten,
5. Pengangkatan kembali UPTD di masing-masing kecamatan.(ris)