Ironis, PP P3K Dinilai Melukai Guru Honorer

0
55
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menilai PP tentang P3K melukai keadilan guru honorer. (foto: Agung Y Achmad)

SahabatGuru – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendapat kritikan tajam. Peraturan tersebut sesungguhnya diharapkan menjadi solusi masalah tenaga honorer, termasuk di antaranya guru honorer atau dikenal dengan istilah Guru Tidak Tetap (GTT).

Persoalannya, peraturan tersebut mengabaikan para guru honorer yang sudah mengabdikan diri untuk pendidikan di negeri ini selama puuhan tahun. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai peraturan pemerintah itu justru melukai guru yang berstatus honorer.

Bagaumana tidak, perekrutan melalui P3K tidak membedakan guru maupun mereka yang baru lulus kuliah seperti diatur dalam pasal 16 ayat a PP P3K. Artinya, sarjana fresh graduate pun bisa melamar menjadi guru melalui program tersebut.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menuturkan pasal itu menyebutkan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum masa pensiun.

“Ini berarti, semua yang melamar dan tidak ada pembedaan. Mulai dari fresh graduate yang berusia 20 dan mereka yang sudah berusia 59 dijadikan dalam satu plot. Itu tentunya melukai rasa keadilan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun,” ujar Unifah Rosyidi usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (7/12/2018).

“Peraturan itu seolah-olah menjadikan mereka (guru honorer) tidak diperhitungkan,” katanya lagi.

PGRI berharap guru honorer tetap mendapat perhatian dari pemerintah. Setidaknya dari Menpan-RB bisa diterbitkan peraturan yang secara khusus menata rekrutmen untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi

“Kami menyarankan dibuat aturan khusus yang memudahkan guru dan tenaga pendidikan honorer berubah status menjadi P3K. Tak seharusnya guru honorer yang sudah mengabdi ikut rekrutmen bersama dengan yang baru lulus. Mereka seharusnya dites sesama honorer. Setidaknya ada penghargaan untuk mereka yang lebih lama mengabdi. Mereka yang sudah menunjukkan dedikasinya,” ujar Unifah.

Unifah mengatakan, kritik dan masukan PGRI ini sudah disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Dirinya menyambut gembira karena Presiden berjanji menindaklanjutinya.

“Beliau mengatakan sangat fokus pada penanganan SDM, dan akan dibicarakan khusus soal tanggapan kami. PGRI juga akan dilibatkan. Beliau akan meminta kementerian terkait untuk bersama-sama PGRI menindaklanjuti usulan ini,” katanya.

Leave a Reply