BOP PAUD Bisa Membayar Tendik Honorer, Kepala Satuan Pendidikan Merasa Lega!

Sahabat Guru -- Melalui Merdeka Belajar Episode ke-16, Kemendikbudristek melakukan akselerasi dan peningkatan pendanaan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengungkapkan penggunaan dana BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

"Sama seperti dana BOS, mulai tahun 2022 nilai satuan BOP PAUD bervariasi sesuai karakteristik daerah, ditransfer langsung ke rekening sekolah sehingga kepala satuan pendidikan bisa menggunakannya sesuai kebutuhan sekolah," terang Menteri Nadiem di kanal Kemendikbud RI di YouTube, dikutip Selasa (22/2).

Mas Menteri juga menyebutkan ada 11 komponen penggunaan dana BOP, yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana, dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan pada PAUD, serta pembayaran honor.

Dia juga menjelaskan, jika sebelumnya pembayaran honor hanya bagi pendidik, namun mulai 2022 sudah bisa juga untuk tenaga kependidikan (tendik). Pembayaran honor sendiri bisa mencapai 50 persen pada kondisi normal, dan tidak dibatasi oleh alokasi maksimal jika terjadi bencana yang ditetapkan pemerintah atau pusat.

“Jadi, para tendik bisa lega karena tahun ini honornya sudah bisa dibayarkan lewat BOP.” jelas Nadiem.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana BOP PAUD mencapai 4,25 triliun rupiah untuk 6,9 juta anak-anak usia dini. Sementara itu, BOP Kesetaraan mencapai 1,02 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 587 ribu peserta didik. Dana ini akan disalurkan secara langsung  ke satuan pendidikan melalui 173 Kantor Pelayanan Penyelenggaraan Perbendaharaan Keuangan Negara.

Kebijakan tersebut tentu saja disambut positif oleh para kepala satuan pendidikan. Kepala sekolah TK Maria Mediatrix, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Beni Handayani juga mengapresiasi penerapan fleksibilitas penggunaan dana tersebut, sehingga memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.

Daffa