Beranda Berita Mendikbud Tegaskan Intoleransi di Satuan Pendidikan Tak Boleh Terjadi Lagi

Mendikbud Tegaskan Intoleransi di Satuan Pendidikan Tak Boleh Terjadi Lagi

47
0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. (Foto: Instagram/@nadiemmakarim)

SahabatGuru – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyesalkan tindakan intoleransi saat seorang siswi non-muslim diminta mengenakan hijab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat. Mendikbud akan memberikan sanksi tegas dan memastikan tidak boleh terjadi lagi intoleransi di satuan pendidikan.

Mendikbud menyatakan bila sistem pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Ini juga menyangkut pakaian seragam sekolah bagi peserta didik.

Ketentuan mengenai seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Ini merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan dan melanggar nilai Pancasila serta Kebhinekaan

“Bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur masing-masing sekolah dengan memperhatikan hak serta keyakinan peserta didik,” kata Mendikbud melalui akun resmi Instagram @nadiemmakarim.

“Sekolah tidak boleh membuat peraturan atau imbauan kepada peseta didik untuk menggunakan model khusus berdasarkan agama tertentu. Apalagi itu tidak sesuai dengan keyakinan orang lain. Ini merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan dan melanggar nilai Pancasila serta Kebhinekaan,” ucap dia menerangkan.

Kemendikbud Bertindak Cepat

Nadiem menuturkan Kemendikbud telah bertindak cepat atas kasus di SMKN di Padang. Menurut dia kementerian telah berkoordinasi dengan pemda untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Kami telah berkoordinasi dengan pemda. Kami memberi apresiasi kepada pemda yang memberikan sanksi tegas. Ini sebagai pelajaran disiplin dan bisa diterapkan dengan pembebasan jabatan. Kami berupaya mencegah tindakan intoleransi di sekolah,” ujar Mendikbud yang berharap ini tak terjadi lagi di satuan pendidikan.

Menyikapi kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, telah menyatakan sikapnya bahwa akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang sifatnya diskriminatif. Dinas Pendidikan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang tidak mematuhi peraturan.

Sebagai tindakan konstruktif, Kemendikbud segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline pengaduan. Ini untuk menghindarinya terulangnya pelanggaran serupa.*