Beranda Berita Didukung, Program Seleksi Guru PPPK

Didukung, Program Seleksi Guru PPPK

36
0
Program guru menjadi PPPK mendapat dukungan dari daerah. (foto: Sahabat Guru)

SahabatGuru – Program seleksi guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat dukungan dari ebrbagai daerah. Program itu dinilai menjadikan guru honorer mendapat kesejahteraan yang lebih baik.

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) seperti Pemerintah Kota Semarang mendukung program pemerintah terkait seleksi guru untuk menjadi PPPK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Saptogiri mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah dalam merekrut guru melalui skema PPPK.

“Akhir tahun 2020 ini Kemenpan RB, Kemdikbud dan BKN mengundang BKPP dan Disdik untuk rekonsiliasi data kekurangan guru. Sampai saat ini Pemerintah Kota Semarang tidak mengalami kendala apapun karena seleksi peserta guru PPPK harus yang sudah terdaftar di Dapodik,” ujar Gunawan seperti dikutip antaranews.

Status PPPK menjadi kewenangan pusat karena sampai dengan sekarang Peraturan yg mengatur khusus guru PPPK belum terbit dan baru aturan standar gaji yang sudah diterbitkan

Saat ini kebutuhan guru di Kota Semarang juga sudah dipenuhi dengan guru nonPNS atau guru kontrak. Meski berstatus kontrak dan nonPNS, namun mereka tetap menjalani seleksi yang baik dan ketat dalam kemampuan bidang, wawasan kebangsaan, dan psikologi. Mereka juga menerima honor dengan standar gaji UMK plus.

Program rekrutmen guru melalui PPPK membuka kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi guru di 2021. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat lebih dari 700.000 guru saat ini berstatus honorer yang kesejahteraannya jauh berada di bawah standar.

Seleksi dibuka berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud yang memperkirakan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Oleh karena itu Pemda didorong untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga pendidik di wilayahnya.

Gunawan menuturkan program seleksi guru melalui PPPK sebagai inisiatif yang tepat dalam mencukupi kebutuhan guru di seluruh pelosok Indonesia. Ini sekaligus memberikan penghargaan kepada guru honorer yang sudah lama mengabdi. Apalagi program guru PPPK itu sudah memberikan jaminan gaji para guru terpilih melalui APBN, namun dirinya masih menunggu peraturan khusus untuk rekrutmen guru jalur PPPK.

“Status PPPK menjadi kewenangan pusat karena sampai dengan sekarang Peraturan yg mengatur khusus guru PPPK belum terbit dan baru aturan standar gaji yang sudah diterbitkan,” kata Gunawan.

“Kami terus melakukan persiapan dengan mendata kebutuhan guru saat ini dimulai jenjang Sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak termasuk guru pendidikan agama yang menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag),” ujar dia melanjutkan.

Kementerian Keuangan telah mencadangkan anggaran APBN 2021 sebesar Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK dan Rp24,92 triliun untuk ASN daerah dan juga untuk guru PPPK.

Proses pembayaran gaji sesudah formasi guru ditetapkan dan dilakukan pengangkatan PPPK oleh pemerintah daerah serta registrasi di Badan Kepegawaian Nasional, maka menggunakan jalur APBD melalui transfer umum dan penyaluran DAU setiap bulannya dilakukan sesudah Pemda menyampaikan realisasi belanja pegawainya.*