Beranda Berita Guru Berstatus PPPK Bisa Peroleh Pensiun

Guru Berstatus PPPK Bisa Peroleh Pensiun

17
0
Guru berstatus PPPK bisa mendpaat pensiun seperti PNS. (Foto: Sahabat Guru/G. Susatyo)

SahabatGuru – Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap bisa memperoleh pensiun. Namun ada syarat yang harus dipenuhi sehingga hak yang diterima PPPK tidak berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah pasti memperoleh pensiun.

Guru maupun pegawai sipil lain yang berstatus PPPK sesungguhnya memiliki hak sama dengan ASN. Menurut Paryono, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) perbedaan utama antara ASN berstatus PNS dan PPPK terletak pada jaminan pensiun.

Paryono menuturkan lebih lanjut bila PPPK memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan. Pasalnya PNS dan PPPK memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Untuk mendorong produktivitas birokrasi dalam pelayanan publik, pemerintah berencana melakukan rekrutmen satu juta guru PPPK tahun 2021

Namun, Paryono menyatakan secara tegas tidak tertutup kemungkinan PPPK memperoleh pensiun. Syaratnya melalui perubahan mendasar dari skema pensiun pay-as-you-go (manfaat pasti) menjadi fully-funded (iuran pasti).

Baca Juga :   Tinjau UNBK, Mendikbud : Bagus, Sudah Sesuai dengan Standar

“Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua itu, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan signifikan antara PNS dan PPPK,” kata Paryono saat menjelaskan rekrutmen PPPK bagi sejumlah jabatan ASN, termasuk guru pada tahun 2021 seperti dikutip antaranews.

Paryono menuturkan ini merupakan upaya mendorong produktivitas birokrasi dalam pelayanan publik. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara merencanakan merekrut satu juta guru PPPK pada 2021 ini.

“Untuk mendorong produktivitas birokrasi dalam pelayanan publik, pemerintah berencana melakukan rekrutmen satu juta guru PPPK tahun 2021. Ini untuk memenuhi kekurangan guru yang terjadi di banyak daerah,” kata Paryono dalam pernyataan tertulis.

Dirinya mengatakan para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-honorer K-2), sangat terbuka untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK. BKN juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak. Ini sebagai dasar dalam mengambil kebijakan agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan.

Baca Juga :   Siswa SD di Jeneponto Belajar di Kolong Rumah

Paryono juga menyatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap membuka formasi guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara terbatas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Hal itu telah diumumkan Kemendikbud dan menjadi fokus BKN pada tahun 2021.

Pembagian skema kerjanya adalah PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Sedangkan PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. PPPK dapat pula menduduki jabatan manajerial pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, setelah memperoleh izin dari Presiden.

Merujuk sistem manajemen ASN di negara maju, skema PPPK diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk di dalamnya Jabatan Fungsional Guru.

Baca Juga :   Mendikbud Minta Sekolah Utamakan Keselamatan Siswa dalam Berkegiatan

Kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru serta ketidakmerataan distribusi guru di daerah. Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema PPPK dinilai tepat, tanpa mengurangi haknya sebagai ASN.

Sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan demikian, setiap program dan kegiatan diarahkan mendukung reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil (outcomes) terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Untuk itu, ASN sebagai penggerak utama birokrasi harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut.

Terkait dengan perencanaan dan pengadaan, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, BKN, serta pemerintah daerah. Kebijakan itu dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. PPPK tetap memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi. *