Beranda Berita Mendagri Ingatkan Pemda Soal Kuota Bagi Siswa

Mendagri Ingatkan Pemda Soal Kuota Bagi Siswa

38
0
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menggelar rakor secara daring bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dengan kepala daerah, Selasa (2/9/2020). (Foto: kemdikbud.go.id)

SahabatGuru – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik di daerah masing-masing. Daerah yang berada di zona merah dan oranye menunda rencana melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan sekolah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka harus kembali menggelar pembelajaran secara daring dan anak-anak belajar dari rumah.

Hal itu disampaikan Mendagri saat bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala daerah di Indonesia secara daring, Rabu (2/9/2020). Rakor membahas Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam rakor itu, Mendagri meminta kepada pemda yang berada di zona kuning dan hijau harus mempersiapkan dana untuk membantu sekolah memenuhi protokol kesehatan yang terdapat di daftar periksa kesiapan pembelajaran dan mengawal implementasinya. Mendagri juga mengimbau pemda memberikan pemahaman bahwa kurikulum darurat dan modul pembelajaran tersedia dan dapat digunakan.

Baca Juga :   Hasilkan 140 Karya Buku, Penulis Literasi Raih Penghargaan

Saya meminta Pemda untuk mengingatkan sekolah memastikan pengisian nomor ponsel siswa di dapodik untuk menerima bantuan penyediaan kuota

Dan yang lebih penting lagi kebutuhan siswa akan kuota harus dipenuhi. Pembelajaran jarak jauh secara daring jelas membutuhan dana untuk mengisi pulsa kuota internet. Dengan demikian, siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran karena tersedianya pulsa.

“Saya meminta Pemda untuk mengingatkan sekolah memastikan pengisian nomor ponsel siswa di dapodik untuk menerima bantuan penyediaan kuota,” kata Mendagri.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan dan bantuan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Pemerintah daerah dapat membantu membiayai pemenuhan kebutuhan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti sarana sanitasi dan kebersihan, pengukur suhu tubuh tembak, dan masker.

Kebijakan Pendidikan Utamakan Kesehatan dan Keselamatan

Sementara, Mendikbud mengatakan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum. Pendidikan di tengah pandemi ini juga harus mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19, seperti Revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020, untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini.

Baca Juga :   Mendikbud Sambut Baik Kritik Kebijakan Pendidikan

Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.

“Kemendikbud juga melakukan inisiatif membantu mengatasi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh,” tutur Mendikbud.

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). Berdasarkan data per 23 Agustus 2020 dari https://covid19.go.id terdapat sekitar 48 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Sementara itu, sekitar 52 persen peserta didik berada di zona kuning dan hijau.

Baca Juga :   Menteri KLH: Sekolah Sangat Peduli Lingkungan Hidup

Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau, kata Mendikbud, tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

“Bukan berarti ketika sudah berada di zona hijau atau kuning, daerah atau sekolah wajib mulai tatap muka kembali ya,” kata Mendikbud menjelaskan.

Mendikbud juga menekankan, bahwa sekali pun daerah sudah dalam zona hijau atau kuning, serta Pemda dan sekolah sudah memberikan izin pembelajaran tatap muka, keputusan terakhir ada di orang tua. Apabila orang tua tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka, maka anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah.

“Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan,” kata Mendikbud menegaskan. *