Beranda Berita Khawatir Sekolah Jadi Klaster Covid-19, Ini Penjelasan Kemendikbud

Khawatir Sekolah Jadi Klaster Covid-19, Ini Penjelasan Kemendikbud

Sekolah yang berada di zona hijau maupun kuning sesungguhnya sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka. Namun bila terindikasi tidak aman atau tidak risiko berubah, pemerintah daerah bisa menutup kembali satuan pendidikan.

52
0
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri. (Foto: Kemdikbud.go.id)

SahabatGuru – Sekolah yang berada di zona hijau maupun kuning sesungguhnya sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka. Namun dibukanya sekolah di dua zona itu justru menuai kekhawatiran terhadap adanya peningkatan kasus Covid-19.

Padahal pertimbangan pemerintah membuka pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau juga merupakan bentuk kesadaran akan banyaknya aspirasi masyarakat terkait kendala dan dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pasalnya, PJJ menjadi opsi yang dilakukan agar hak pendidikan bagi peserta didik tetap terpenuhi di tengah pandemi.

Namun Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri menuturkan pemerintah juga menyadari bahwa pembukaan layanan tatap muka berpotensi menyebabkan terjadinya klaster baru. Ini yang menjadikan pembukaan pembelajaran tatap muka dilakukan secara ketat dan harus seizin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca Juga :   Tingkatkan Layanan PAUD, Kemendikbud Kerjasama Dengan Uni Eropa

Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan

“Kami sudah memberikan instruksi agar pembukaan satuan pendidikan di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat,” kata Jumeri dalam pertemuan telekonferensi seperti dikutip laman Kementerian.

Selain itu kepala sekolah harus mengisi daftar periksa pencegahan Covid-19. Selanjutnya, Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi.

Menurut Jumeri, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50% dari standar peserta didik per kelas. Untuk SD, SMP, SMA dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), yang awalnya 5-8 menjadi 5 peserta didik per kelas.

Baca Juga :   Guru Olahraga SD Ikuti Semiloka Kepelatihan Sepak Bola

Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi 5 peserta didik per kelas. Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Kemendikbud, lanjut Jumeri, sudah mendapatkan laporan dari berbagai daerah bahwa timbul klaster baru yang disebabkan pembukaan kembali satuan pendidikan di zona kuning. Namun perlu diluruskan bahwa hal ini bukan terjadi pada bulan Agustus ketika Penyesuaian SKB Empat Menteri dikeluarkan melainkan akumulasi kejadian dari bulan Maret hingga Agustus. Selain itu para peserta didik dan pendidik tidak terpapar di satuan pendidikan melainkan di lingkungan mereka masing-masing.

Baca Juga :   Digelar, Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

“Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan,” ujar Jumeri.

“Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah,” katanya lebih lanjut.*