Beranda Berita Minta Maaf, Mendikbud Minta Muhammadiyah, NU dan PGRI Kembali Bergabung

Minta Maaf, Mendikbud Minta Muhammadiyah, NU dan PGRI Kembali Bergabung

44
0
Kemendikbud menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. (Foto: kemdikbud.go.id)

SahabatGuru – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meminta maaf atas ketidaknyamanan terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Kondisi yang membuat lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak untuk terlibat dengan POP. Ironis saat tiga lembaga itu memutuskan tidak terlibat meski memenuhi persyaratan. Pasalnya mereka sudah berperan serta dalam pendidikan bangsa.

Mendikbud juga memastikan bila Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak akan menerima dana dari APBN dalam POP. Keduanya menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Bila Tanoto Foundation menerima skema itu, namun Putera Sampoerna, seperti dikutip antaranews.com, akan menggunakan skema matching fund. Hanya tidak dijelaskan bagaimana sebenarnya skema tersebut, apakah tetap dengan bantuan pemerintah atau tidak. Meski demikian, Mendikbud menyarankan yayasan dari Putera Sampoerna menggunakan pembiayaan mandiri.

Baca Juga :   Pertamina Kunjungi Kantor YPAN, Ini yang Dibahas

Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul. Saya berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna

“Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak. Mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Mendikbud seperti dikutip laman kementerian di Jakarta, Senin (27/7/2020).

“Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem melanjutkan.

Muhammadiyah, NU, dan PGRI Mitra di Dunia Pendidikan

Baca Juga :   Sekolah Bukan Bimbel, Ini Penjelasan Guru Besar UI

Mendikbud juga berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI bisa kembali bergabung dalam POP. Apalagi selama ini mereka sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan. Bahkan jauh sebelum negara ini berdiri,

“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul. Saya berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujar Mendikbud.

Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah. Namun organisasi tetap diakui sebagai partisipan Program Organisasi Penggerak.

Baca Juga :   “Belajar dari Covid-19”, Tema Hari Pendidikan Nasional 2020

Meski tak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua,” ujar Nadiem. *