Beranda Berita KPK Diharapkan Awasi Program Organisasi Penggerak

KPK Diharapkan Awasi Program Organisasi Penggerak

38
0
KPK harus mengawali penggunaan dana yang sangat besar untuk Program Organisasi Penggerak (OPO) yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: kemdikbud.go.id)

SahabatGuru – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengevaluasi Program Organisasi Penggerak (POP). Tak hanya itu, bila sudah dijalankan program tersebut sebaiknya mendapat pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengingat anggaran POP mencapai setengah triliun rupiah.

Menurut Satriawan pengawasan internal sudah harus dilakukan di lingkungan Kemendikbud. Dengan demikian, POP memang berjalan sesuai rel atau trek dan tidak ada penyelewengan.

“Kami mendorong agar Irjen Kemendikbud melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemendikbud kepada Direktorat Jenderal GTK dan jajarannya yang terkait. Ini memastikan efektivitas dan kualitas berbagai pelatihan yang mengeluarkan dana besar tersebut,” ujar Satriwan seperti dikutip antaranews.com di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Baca Juga :   Mendikbud Kembali Tegaskan Sekolah di Zona Hijau Kedepankan Protokol Kesehatan

KPK harus pelototi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan POP

FSGI juga meminta agar BPK memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran POP di lingkungan Kemendikbud. Selain itu, KPK harus terlibat untuk melaksanakan fungsi pencegahan dalam penggunaan anggaran ratusan miliar yang digelontorkan Kemendikbud kepada berbagai organisasi di luar Kemendikbud.

“KPK harus pelototi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan POP,” kata dia menegaskan.

Hal itu mutlak dilakukan mengingat jumlah uang yang dikelola sangat besar. FSGI tidak ingin para pengurus organisasi guru berhubungan dengan KPK karena tersandung kasus penyalahgunaan dana POP.

FSGI menemukan beberapa organisasi masyarakat atau yayasan yang mendapat anggaran POP kategori gajah, tetapi hanya melatih guru di tiga kota bahkan ada yang hanya di satu kota. Berbanding terbalik dengan Muhammadiyah dan LP Ma’arif NU yang juga masing-masing dapat satu gajah. Tetapi sasarannya guru dan sekolah sampai di 25 provinsi. Belakangan, Muhammadiyah dan NU memilih mundur dari program itu. Tak hanya itu, PGRI pun menyatakan tidak ikut POP.

Baca Juga :   Kemendikbud Prioritaskan Persiapan Pendidikan Jarak Jauh

“Hal itu menunjukkan fakta seleksi POP tidak adil, tidak proporsional, dan berpeluang menghamburkan uang negara,” kata Satriwan.

FSGI menganalisis ada potensi ketidakefektifan pelaksanaan POP bagi guru-guru selama pandemi. Sebab, adanya keterbatasan sarana dan ketergantungan kepada media internet atau dalam jaringan. Sedangkan masih banyak daerah yang belum masuk jaringan internet, faktor guru tak memiliki gawai apalagi laptop, dan hambatan-hambatan lainnya. *