Beranda Berita PGRI Tidak Bergabung dengan Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

PGRI Tidak Bergabung dengan Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

52
0
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menyatakan PGRI tidak bergabung dengan Program Organisasi Penggerak dari Kemendikbud. (Foto: Dok/Sahabat Guru)

SahabatGuru – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). PGRI memutuskan tidak bergabung setelah menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah. Sebelumnya, organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga sudah mundur dari program tersebut.

Sebuah ironi bila organisasi guru justru memilih untuk tidak mengikuti Program Guru Penggerak itu. Apalagi program itu digagas sebuah kementerian yang menangani  pendidikan.

Namun PGRI mengambil pertimbangan secara matang sebelum memutuskannya. Beberapa pertimbangan PGRI yakni alokasi anggaran untuk POP yang mencapai setengah triliun lebih rupiah. Dana itu sesungguhnya lebih bermanfaat untuk membantu siswa, guru atau honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi Covid-19.

Baca Juga :   Kaji Usulan Gaji Guru Honorer Setara UMR, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini juga menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari

“Kami memutuskan setelah mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui rapat koordinasi bersama pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia. Rapat juga dihadiri perangkat kelengkapan organisasi, badan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan PGRI,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangannya seperti dikutip antaranews.com di Jakarta, Jumat (25/7/2020).

“Rapat yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud,” kata Unifah.

Keputusan PGRI tersebut terjadi setelah beberapa hari lalu, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan mundur dari program serupa. Padahal organisasi tersebut lolos seleksi POP.

Baca Juga :   Ada Ribuan Soal Untuk Tes CPNS

Anggaran Besar Harus Hati-hati Dipergunakan

PGRI juga memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang sangat besar. Dana itu harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Tak hanya itu, Unifah meminta Kemendikbud menunda terlebih dahulu pelaksanaan POP tahun ini

“Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini juga menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari,” kata Unifah.

Selain itu, kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI menilai perlu adanya prioritas program yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan.

Baca Juga :   Mendikbud Luncurkan Forum Pengarah Vokasi

Meski demikian Unifah menegaskan PGRI tetap merupakan mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah. PGRI berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.

“Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning and Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas,” katanya.

PGRI berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekruitmen selama 10 tahun terakhir. Selain itu, kementerian memprioritaskan penuntasan penerbitan SK guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekruitmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan terdampak pandemi.*