Beranda Berita Muhammadiyah dan NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Muhammadiyah dan NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

44
0
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: kemdikbud.go.id)

SahabatGuru – Ramai-ramai mundur dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mundur dari pogram yang diinisiasi oleh Kemendikbud. Tidak hanya itu, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mundur dari program tersebut.

Mundurnya Muhammadiyah dari program itu cukup mengejutkan. Pasalnya Muhammadiyah merupakan lembaga yang sangat peduli dengan pendidikan bangsa. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H Kasiyarno, dalam keterangan tertulis, menyebutkan bila kriteria pemilihan tidak jelas.

“Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” kata Kasiyarno seperti dikutip antaranews.com.

Salah satu hal yang mendasari keputusan LP Ma’arif PBNU ini adalah hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria Organisasi Penggerak yang jelas

Sebelumnya, dua yayasan perusahaan, yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation terdaftar di Organisasi Penggerak untuk kategori gajah. Dengan demikian, mereka mendapatkan bantuan Rp20 miliar per tahun dari pemerintah.

Baca Juga :   Dana Alokasi Khusus Pendidikan Untuk Palembang Capai Rp700 Miliar

“Tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemdikbud RI sesuai surat Dirjen GTK,” ujar dia.

Padahal, Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Meski demikian, Kasiyarno melanjutkan, Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan dalam Program Organisasi Penggerak itu.

“Kami mengusulkan agar Kemendikbud meninjau kembali terhadap surat tersebut, untuk menghindari masalah yang tidak diharapkan di kemudian hari,” ujarnya.

Baca Juga :   Pusing Internet Lemot, Guru di Klaten Mengajar Pakai WA

Seleksi Calon Tak Cerminkan Kriteria, LP Ma’arif PB NU Mundur

Menariknya tidak hanya Muhammadiyah tetapi Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak. LP Ma’arif PB NU memilih mundur karena hasil seleksi calon tidak mencerminkan konsep dan kriteria.

“Salah satu hal yang mendasari keputusan LP Ma’arif PBNU ini adalah hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria Organisasi Penggerak yang jelas,” ujar Ketua LP Ma’arif PBNU Arifin Junaidi di Jakarta

LP Ma’arif merupakan salah satu calon Organisasi Penggerak yang lolos evaluasi proposal POP dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak. Hal itu berdasarkan Surat Dirjen GTK Kemendikbud tertanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomor 2314/B.B2/GT/2020. Namun menurut Arifin dalam rapat LP Ma’arif NU PBNU memutuskan pihaknya mundur dari program Organisasi Penggerak (POP). LP Ma’arif NU akan fokus pada pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah.

Baca Juga :   Sosialisasi Peningkatan Mutu untuk Guru di Tabalong

Saat ini LP Ma’arif NU PBNU secara mandiri sedang fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah sebanyak 15 persen dari 45.000 sekolah atau madrasah di bawah naungan LP Ma’arif NU PBNU, dan satuan pendidikan formal NU berbasis pondok. Kepala sekolah dan madrasah serta guru yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan kepala sekolah lainnya.

Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun. *