Beranda Berita Apkasi Optimistis Pilkada Serentak Bisa Sukses di Tengah Pandemi Covid-19

Apkasi Optimistis Pilkada Serentak Bisa Sukses di Tengah Pandemi Covid-19

42
0
Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas saat membuka kegiatan Webinar Apkasi Pemilihan Serentak 2020, di Jakarta, Selasa (30/6/2020). (Foto: apkasi)

SahabatGuru – Bangsa Indonesia memasuki tatanan baru yang jarang terjadi di sepanjang sejarah. Pemilihan serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas optimistis pilkada serentak bisa berjalan dengan tertib dan lancar meski digelar di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Bupati Banyuwangi ini saat membuka kegiatan webinar Apkasi di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Azwar Anas mengatakan pemilihan serentak 2020 akan menjadi tantangan tersendiri bagi para kepala daerah, KPU, Kemendagri serta multipihak untuk bisa menggelar pilkada sesuai perundang-undangan. Lebih dari itu, pelaksanaan pilkada harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk memastikan keamanan, kesehatan dan keselamatan semua yang terlibat agar terhindar dari ancaman pandemi Covid-19.

“Kita belum tahu sampai kapan Covid-19 ini akan berakhir. Tapi dalam waktu yang bersamaan demokrasi juga harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti dengan alasan Covid-19,” kata Azwar Anas.

Ada dua prinsip penerapan yang menjadi perhatian utama, prinsip pertama yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan prinsip kedua yakni tetap menjaga prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi dalam pilkada serentak 2020

Azwar Anas pun memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kesungguhan para bupati memerangi virus corona. Meski masih ada kekurangan karena keterbatasan anggaran, namun pemimpin daerah tetap berusaha keras menangani Covid-19.

Baca Juga :   Dear Pemerintah, Guru Honor Maluku Utara Minta Penerimaan P3K Tanpa Tes

“Semangat para bupati ini luar biasa. Saya melihat dengan segala cara dan dedikasi yang bapak pertaruhkan demi penanganan Covid-19 di tempat bapak dan ibu sekalian menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan,” ujar dia.

“Tentu di sana-sini masih banyak kekurangan karena terbatasnya anggaran karena masalah-masalah yang timbul dari Covid-19. Namun kita tidak sendirian karena kita tahu tidak ada satu pun negara yang tidak tergagap-gagap mengatasi Covid-19 ini,” kata Azwar Anas lagi 

Peraturan Sebagai Panduan Pilkada Disiapkan

Ahmad Dolli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi II DPR RI yang menjadi narasumber secara virtual dari gedung DPR RI menyampaikan bahwa pilkada serentak 2020 memang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya. Menurut dia dewan akan menyiapkan peraturan yang bisa menjadi panduan pelaksanaan pilkada.

“Untuk itulah kami sedang mempersiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi pegangan dan panduan teknis pelaksanaan pilkada,” tutur Ahmad Dolli.

Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apkasi, Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang), Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, Sekjen Apkasi, Najmul Akhyar (Bupati Lombok Utara), Sarman Simanjorang (Direktur Eksekutif Apkasi) usai kegiatan Webinar Apkasi Pemilihan Serentak 2020, di Jakarta, Selasa (30/6/2020). (Foto: Apkasi)

“Ada dua prinsip penerapan yang menjadi perhatian utama, prinsip pertama yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan prinsip kedua yakni tetap menjaga prinsip-prinsip pelaksanaan demokrasi dalam pilkada serentak 2020,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga :   Mitigasi Bencana Masuk Pendidikan Karakter, Ini Penjelasan Mendikbud

Ahmad Dolli menyebutkan ada 3 indikator prinsip demokrasi bisa ditegakkan meski dalam pandemi Covid-19, yaitu tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi; kedua tingkat kecurangan harus ditekan dengan adanya kemungkinan munculnya modus-modus baru dan ketiga adanya fasilitasi agar para calon kepala daerah bisa menyampaikan program visi dan misinya secara adil dan proporsional.

Pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya soal bagaimana kita menghadapi penyebaran virus tersebut, tetapi juga menuntut perlu adanya perbaikan maupun pencegahan

“Ini menjadi tantangan bersama dan juga harus dikawal bersama, dan saya rasa pengawasan publik atas pelaksanaan pilkada serentak sekarang ini bukan lagi hal yang sulit,” kata dia melanjutkan.

Dari pihak KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi khusus yang menyangkut protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Menurut dia aturan protokol kesehatan tidak hanya berlaku bagi KPU, tetapi juga untuk seluruh pemilih dan calon yang dipilih.

“Peraturan tentang protokol kesehatan ini tidak hanya di tahap pemilihan dan penghitungan suara saja, namun ini berlaku untuk semua tahapan dari verifikasi faktual, penyusunan daftar pemilih, proses kampanye hingga rekapitulasi penghitungan suara,” ucap Pramono.

Baca Juga :   ASN di Aceh Timur Jalani Tes Suhu Tubuh, Hasilnya Negatif

4 Tantangan dari Pilkada Serentak

Sementara itu Plh Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Cahyo Ariawan mengatakan ada empat tantangan dari pemilihan serentak 2020. Cahyo menyebut empat tantangan tersebut; pertama soal netralitas, profesionalitas dan integrasi penyelenggara maupun aparatur sipil negara (ASN); kedua, potensi maraknya ujaran kebencian dan hoaks sebagai komoditas dalam pelaksanaan pilkada; ketiga, politik identitas pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada; keempat yaitu fanatisme kelompok yang berpotensi menimbulkan perpecahan luar biasa pada masyarakat.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama dalam setiap tahapan pilkada serentak nantinya tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan dan kedisiplinan masyarakat.

“Pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya soal bagaimana kita menghadapi penyebaran virus tersebut, tetapi juga menuntut perlu adanya perbaikan maupun pencegahan,” ujarnya sambil meminta kepada media massa yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi untuk memberikan data yang objektif, dan ikut membantu mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang menjadi narasumber mengatakan peran pemda ini sangat penting dalam mendukung setiap tahapan pilkada serentak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Peran pemda tersebut di antaranya, memberikan update data penduduk dan mendorong pemutahiran e-KTP, mendukung seluruh tahapan pilkada serentak sesuai peraturan yang berlaku, ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas dan keamanan, menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri, memfasilitasi sosialisasi pilkada, dan melibatkan tokoh masyarakat agar partisipasi pemilih nanti tetap tinggi meski di tengah pandemi,” ujarnya.*