Beranda Berita Pembukaan Sekolah Tergantung Gugus Tugas

Pembukaan Sekolah Tergantung Gugus Tugas

59
0
Keputusan sekolah bisa dilakukan secara tatap muka tidak ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melainkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tampak Guru saat mengajar tatap muka di sekolah. (Foto: Sahabat Guru/G. Susatyo)

SahabatGuru – Sekolah bisa dibuka kembali pada tahun ajaran baru 2020/2021. Namun tidak menutup kemungkinan sekolah tidak dibuka dan proses belajar mengajar dilakukan secara daring.

Keputusan sekolah dibuka tidak berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melainkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, pembukaan sekolah tergantung pada keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.

“Pembukaan sekolah tergantung Gugus Tugas, yang nantinya menentukan daerah mana saja yang sekolahnya bisa dibuka,” ujar Hamid seperti dikutip antaranews.com di Jakarta, Minggu (14/6/2020).

Menurut Hamid, Gugus Tugas yang menentukan daerah mana saja yang mengizinkan sekolah bisa melakukan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Pemerintah daerah tidak boleh memutuskan sendiri untuk pembukaan sekolah. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah hanya boleh dilakukan di daerah-daerah dalam zona hijau, daerah tanpa kasus penularan Covid-19.

Baca Juga :   Digelar, Lomba Tulis Surat Untuk Mendikbud

Sedangkan di daerah zona merah dan zona kuning yang masih menghadapi penularan Covid-19, kegiatan belajar mengajar tetap harus dilakukan dari rumah atau jarak jauh. Kemendikbud sendiri akan memberikan dukungan untuk memperkuat sarana-prasarana penunjang kegiatan belajar-mengajar dari jarak jauh. Dengan demikian pembelajaran jarak jauh atau daring lebih bermakna.

Kemendikbud akan terus memperkuat pembelajaran jarak jauh ini dengan TV edukasi, rumah belajar, TVRI, termasuk dengan penyediaan kuota gratis atau murah dari penyedia telekomunikasi.

Kompetensi guru dalam pembelajaran daring pun akan ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi Kemendikbud mengenai kegiatan pembelajaran daring selama tiga bulan, hanya 51 persen kegiatan pembelajaran daring yang berjalan efektif.

Hal itu antara lain terjadi karena keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti perangkat elektronik hingga jaringan internet. Meski demikian, sebagian sekolah mengatasinya dengan guru yang mendatangi rumah siswa.*

Baca Juga :   22-25 April, Jadwal UN SMP 2019