Beranda Berita Reformasi Pendidikan Melalui Merdeka Belajar Butuh Guru Berkualitas

Reformasi Pendidikan Melalui Merdeka Belajar Butuh Guru Berkualitas

33
0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali menegaskan reformasi pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar yang membutuhkan guru berkualitas dalam sebuah seminar web di Jakarta beberapa waktu lalu. (Foto: kemdikbud.go.id)

SahabatGuru – Kebijakan Merdeka Belajar merupakan reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan itu menjadikan setiap unit pendidikan untuk terus berinovasi. Merdeka Belajar digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan untuk meningkatkan kualitas itu dibutuhkan guru yang berkualitas pula.

Reformasi pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar kembali ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam sebuah seminar web di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Nadiem pendidikan nasional tidak hanya berpatokan pada angka seperti PISA yang membatasi ruang inovasi.

“Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi maupun infrastruktur,” kata Mendikbud seperti dikutip laman kementerian.

Baca Juga :   RNPK, Menjadikan Guru Sebagai ‘Ibu Pendidikan’

Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri

“Kita tidak bisa hanya berpatokan pada angka-angka seperti PISA yang membuat suatu sistem yang tidak memberikan ruang inovasi,” ujar dia lagi.

Menurut Nadiem inovasi dalam pendidikan nasional tidak akan pernah keluar dari esensi pendidikan. Artinya kualitas guru memiliki peran penting dan tidak bisa digantikan teknologi. Dengan demikian strategi yang disiapkan pun tidak akan keluar dari esensi tersebut.

“Teknologi adalah alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Konsep pelatihan guru juga akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum yang dapat mendorong para guru agar dapat memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas tinggi, tetapi sesuai tingkat kompetensi, minat, dan bakat masing-masing siswa.

Baca Juga :   Bahas Nasib Guru Honorer, Begini Kesepakatan DPR dengan Pemerintah

“Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan,” kata Mendikbud menegaskan.

Teknologi untuk Akselerasi

Mendikbud menegaskan, keberagaman pendekatan yang ada menghasilkan berbagai macam teknik dan inovasi di setiap daerah, sekolah, dan siswa. Semua itu hanya bisa dilakukan hanya dengan dukungan teknologi. Merdeka Belajar tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa teknologi.

“Teknologi ini bukan semuanya online melainkan bisa macam-macam. Begitu pula dengan menggunakan TVRI sebagai media pembelajaran. Jadi semua yang kita sebutkan teknologi akan digunakan dalam mengimplementasi Merdeka Belajar,” kata Mendikbud.

Baca Juga :   Pemerintah Batalkan Pelaksanaan UN 2020

Di sisi lain, pandemi Covid-19 justru memberikan potensi akselerasi kebijakan Merdeka Belajar. Pandemi telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada selisih besar antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap teknologi. Padahal, teknologi memiliki potensi pemerataan akses atau kesempatan mendapat akses yang setara terhadap materi dan pembelajaran yang sama.

Kepedulian akan pentingnya pemerataan akses, khususnya jaringan internet dan listrik bukan hanya menjadi fokus Kemendikbud, melainkan kementerian atau instansi lain.

“Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah harus bergotong-royong mengatasi masalah ini. Konektivitas internet, kemampuan membayar data, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan,” kata Mendikbud. *