Beranda Berita Dinas Pendidikan Harus Sesuaikan Penerimaan Peserta Didik Baru

Dinas Pendidikan Harus Sesuaikan Penerimaan Peserta Didik Baru

38
0
Dinas pendidikan di daerah harus menyesuaikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada masing-masing daerah. Suasana pendaftaran siswa baru di sebuah sekolah. (Foto: Sahabat Guru/G. Susatyo)

SahabatGuru – Dinas pendidikan di daerah harus menyesuaikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada masing-masing daerah. Selain itu dalam situasi pandemi Covid-19 pelaksanaan PPDB hendaknya dilakukan secara daring. Jika belum memiliki jaringan internet yang memadai bisa menggunakan tatap muka, namun harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad menjelang penerimaan siswa tahun ajaran baru.

Pelaksanaan PPDB hendaknya dilakukan secara daring. Jika jaringan internet tak memadai bisa menggunakan tatap muka

“Kami berharap masing-masing dinas pendidikan menyesuaikan PPDB sesuai dengan kondisi daerah dan berpedoman pada Permendikbud 44/2019 tentang PPDB dan penyesuaian dengan Surat Edaran Menteri 4/2020,” ujar Hamid di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Baca Juga :   Sistem ATM Kian Mudahkan Penerima KIP

“Pelaksanaan PPDB hendaknya dilakukan secara daring. Jika jaringan internet tak memadai bisa menggunakan tatap muka. Namun ini harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19,” kata dia lagi.

Sekolah pun harus menyiapkan mekanisme PPDB dengan mengikuti protokol kesehatan bila penerimaan dilakukan secara offline. Ini merupakan upaya pencegahan Covid-19.  

Menurut Hamid untuk PPDB jalur prestasi dilakukan berdasarkan akumulasi nilai rapor. Rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir atau prestasi akademik dan nonakademik di luar rapor sekolah.

Untuk kuota penerimaan siswa lewat jalur prestasi dalam penerimaan PPDB berbasis zonasi sebanyak 30 persen. Sedangkan kuota penerimaan siswa lewat jalur zonasi minimum 50 persen, jalur afirmasi untuk siswa penerima Kartu Indonesia Pintar 15 persen, dan siswa pindahan lima persen.

Baca Juga :   Digelar, Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

Hal itu merupakan kompromi antara aspirasi orang tua dan semangat pemerataan dalam sistem zonasi. Pasalnya masih ada daerah yang kesulitan menerapkan PPDB berbasis zonasi itu.

“Kami akan memberikan bantuan jika ada daerah yang kesulitan untuk menerapkan PPDB daring,” kata dia. *