Beranda Berita APKASI Covid-19, APKASI Ajak Daerah Libatkan Kejaksaan Dampingi Realokasi APBD

Covid-19, APKASI Ajak Daerah Libatkan Kejaksaan Dampingi Realokasi APBD

105
0
Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. (Foto: istimewa)

SahabatGuru – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengajak daerah untuk melibatkan para penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri di masing-masing kabupaten. Keterlibatan kejaksaan dilakukan dalam pendampingan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan pandemi Covid-19.

”Pendampingan oleh kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya sangat penting agar refocusing dan realokasi APBD tetap dalam koridor norma hukum,” ujar Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas, Jumat (24/4/2020).

“Ini akan membuat kerja cepat dalam menangani permasalahan Covid-19 tanpa kita takut bahwa langkah pemerintah daerah menyalahi aturan,” ujar Azwar Anas.

Sinergi yang baik ini perlu dilanjutkan dalam program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Apalagi jumlahnya cukup besar dan waktu yang tersedia relatif mepet

Selain dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum, pendampingan perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian norma-norma keuangan negara tetap dipatuhi bersama.

Baca Juga :   Sistem Zonasi Bisa Tingkatkan Target Wajib Belajar 12 Tahun

Menurut Anas selama ini jajaran kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya seperti BPKP, dan BPK telah memberi arahan kepada kabupaten seluruh Indonesia dalam tata kelola APBD. Jadi penting untuk melibatkan aparat saat pemerintah kabupaten harus melakukan realokasi APBD.  

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajara kejaksaan dan penegak hukum yang selama ini selalu memberi arahan kepada kabupaten. Sinergi yang baik ini perlu dilanjutkan dalam program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Apalagi jumlahnya cukup besar dan waktu yang tersedia relatif mepet,” ujar Bupati Banyuwangi ini.

“Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara. Selain itu, pendampingan ini membantu program-program penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Baca Juga :   Sosialisasi Peningkatan Mutu untuk Guru di Tabalong

Dia menambahkan, pendampingan tersebut akan memastikan tata kelola keuangan negara di APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel. “Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 juga tinggi dari masyarakat,” ucap Anas menjelaskan. *