Beranda Berita Guru PPPK di Kabupaten Bogor Masih Menanti Gaji

Guru PPPK di Kabupaten Bogor Masih Menanti Gaji

139
0
Guru yang berstatus PPPK di Kabupaten Bogor masih belum menerima gaji. Mereka pun hanya mendapat honor. Foto ilustrasi dari guru yang sedang mengikuti upacara. (foto: G. Susatyo)

SahabatGuru – Ribuan guru di Kabupaten Bogor yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum menerima gaji sejak awal tahun 2019. Tercatat 1.198 guru Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum dapat menikmati gajinya sebagai PPPK.

Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Dadang Suntana, gaji para guru tersebut akhirnya masih sebagai tenaga honorer. Dirinya sempat menanyakan permasalahan itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun pemerintah ternyata belum memiliki regulasi yang mengatur penggajian PPPK.

“Guru yang berstatus PPPK sudah sejak awal tahun ikut tes. Namun sampai sekarang belum ada gajinya. Gajinya masih (tetap) honor,” ujar Dadang Suntana seperti dikutip antaranews.com.

Ada yang mendapat honor Rp250 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar karena kadung sudah dipanggil guru sehingga mereka memilih bertahan

“Selain itu gaji mereka disetarakan dengan apa juga belum tahu. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang ASN, aparatur sipil itu terbagi jadi dua, ada PNS ada juga PPPK,” kata Dadang.

Baca Juga :   Pesan Mendikbud Untuk Pelajar Indonesia di Arab

Saat ini sebanyak 1.198 guru berstatus PPPK terpaksa masih dibayar dengan sistem honor oleh masing-masing sekolah tempatnya mengajar. Dadang mengakui bila honor guru di Kabupaten Bogor masih minim.

“Ada yang mendapat honor Rp250 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Kadang mereka malu mau keluar karena kadung sudah dipanggil guru sehingga mereka memilih bertahan,” tuturnya.

Sementara, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan membenarkan belum adanya regulasi yang mengatur sistem penggajian PPPK dari KemenPAN-RB. Dia juga memastikan bahwa biaya untuk menggaji 1.198 guru PPPK di daerahnya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020.

“Kami belum atur karena adanya di tengah-tengah. Kalau pakai APBD berat juga, saya lihat tidak ada (dalam APBD 2020),” kata Iwan.

Baca Juga :   Bupati Gorontalo Utara : Biarkan UNBK dan USBN Berlangsung Tenang

Pada Februari 2019, Pemkab Bogor mendapat kuota sebanyak 2.209 PPPK dari KemenPAN-RB. Kuota tersebut terbagi atas 2.122 tenaga pengajar, 37 tenaga kesehatan, dan 50 penyuluh pertanian.

Sejak awal diwacanakan, program ini membuat Pemkab Bogor was-was. Pasalnya, gaji para pegawai setara pegawai negeri sipil (PNS) itu dibebankan kepada Pemerintah Daerah, alias menggunakan APBD masing-masing daerah.

Jika dihitung, Pemkab Bogor harus mengeluarkan biaya Rp66 miliar dalam setahun untuk membayar PPPK yang disebut-sebut gajinya setara dengan PNS golongan IIIA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS, gaji Golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun memiliki gaji Rp2.456.700.

Baca Juga :   Kabupaten Lombok Barat Selenggarakan English Camp Pada April 2020

Jika diasumsikan, untuk menggaji 2.209 PPPK dalam sebulan, Pemkab Bogor membutuhkan Rp5,5 miliar. Artinya, dalam setahun Pemkab Bogor perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp66 miliar khusus menggaji PPPK.*