Beranda Berita Sistem Zonasi Dipertahankan di PPDB 2020

Sistem Zonasi Dipertahankan di PPDB 2020

145
0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (kanan) guru tteap melakukan interaksi dengan siswa atau mahasiswa selama proses pembelajaran daring. (Foto: sahabat guru)

SahabatGuru – Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih memunculkan kontroversi. Meski demikian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap menjalankan kebijakan zonasi dalam PPDB tahun 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan dukungannya terhadap kebijakan zonasi. Hanya, Mendikbud menyadari tidak semua daerah menjalankan kebijakan tersebut.

Ini yang menjadikan Kemendikbud mengambil kebijakan yang bersifat kompromi. Dengan mempertahankan sistem zonasi, namun Kemendikbud menambah kuota jalur prestasi menjadi 30 persen dari yang sebelumnya hanya 15 persen. Sedangkan kuota jalur zonasi dikurangi menjadi minimal 70 persen. Sebelumnya, jalur zonasi mencapai 80 persen.

Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan

“Bagi orang tua yang bersemangat mendorong anaknya untuk mendapatkan angka (nilai) yang baik, prestasi yang baik, ini menjadi kesempatan mereka untuk mencapai sekolah yang diinginkan,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, akhir pekan lalu.

Baca Juga :   Darurat Bencana, Nadiem Minta Pemda Prioritas Peserta Didik

Namun ia menegaskan, kuota zonasi sebesar 70 persen itu tetap harus mengikuti tiga kriteria, yaitu minimum jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15 persen, dan jalur perpindahan 5 persen. Sedangkan sisa kuota 30 persen untuk jalur prestasi.

“Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan,” tutur Mendikbud.

Ia mengatakan, Kemendikbud ingin membuat sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah.

Baca Juga :   Sekolah Digital Untuk Pendidikan Daerah 3T

Namun Mendikbud menegaskan, zonasi bukan satu-satunya solusi mencapai pemerataan pendidikan. Menurutnya yang terutama adalah kebijakan pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Kebijakan itu dinilai memberi dampak besar bagi pendidikan nasional. Karena itu ia mengharapkan dukungan dari para kepala dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi, setidaknya dari jumlah atau kuantitas guru.

“Kalau ada sekolah yang memiliki banyak guru, agar dilakukan distribusi yang lebih adil ke sekolah yang kekurangan guru. Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas pendidikan,” ujarnya. *