Beranda Berita Mendikbud: Tarik Dana Masyarakat Oleh Komite Sekolah, Bukan Sekolah

Mendikbud: Tarik Dana Masyarakat Oleh Komite Sekolah, Bukan Sekolah

69
0

SahabatGuru – Masyarakat harus dilibatkan dalam memperbaiki dan merawat sekolah. Merangkul masyarakat untuk merawat sekolah merupakan upaya agar sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan Komite Sekolah perlu merangkul masyarakat dalam memperbaiki dan merawat sekolah. Kalau masyarakat belum ada kesadaran untuk membangun, maka sekolah bisa menjadi contoh. Menurutnya Komite Sekolah menjadi kunci dalam pelibatan masyarakat dalam pendidikan.

“Saya meminta kepala dinas (Kadis) untuk mengevaluasi pelibatan masyarakat melalui Komite Sekolah. Kuncinya semua itu di Komite Sekolah untuk pelibatan masyarakat,” kata Mendikbud.

Mendikbud, melalui jpnn.com, mengungkapkan pelibatan masyarakat untuk membantu satuan pendidikan sebagai layanan pendidikan bisa dilakukan melalui Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah menjadi payung hukum pelibatan masyarakat.

Baca Juga :   Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Harus Ditaati

“Penarikan uang dari masyarakat harus melalui Komite Sekolah, tapi bukan (melalui) kepala sekolahnya. Tidak boleh sekolah yang tarik dana. Sekolah merupakan satker (satuan kerja) sehingga hanya boleh mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” ujarnya menerangkan.

Tidak Perlu Takut

Dia menegaskan, Komite Sekolah dapat mengajak masyarakat untuk iuran memperbaiki sekolah, atau menopang kegiatan-kegiatan siswa, seperti ekstrakurikuler. Komite Sekolah juga tidak perlu takut atau waswas bila ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mencoba menakut-nakuti dengan tudingan sekolah melakukan pungutan terhadap orangtua murid,

“Kalau ada yang menakut-nakuti, baik dari LSM maupun masyarakat, sampaikan saja kepada kami. Itu ada Permendikbud dan koordinator Saber Pungli itu Menkopolhukam. Jadi, boleh menggerakkan masyarakat untuk membangun sekolah,” ucap Muhadjir lagi.

Baca Juga :   Tingkatkan Kompetensi Siswa Sains dan Teknologi, Kemendikbud Gandeng Perusahaan Kalkulator

Disampaikan Mendikbud, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat perbaikan kerusakan sekolah. Dia mencontohkan dengan rehabilitasi SMPN 1 Muara Gembong. Demikian pula dukungan dari orangtua murid saat ada kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah menjalin kerjasama dengan badan usaha dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Korporat untuk pendidikan. Dan tak sedikit rehabilitasi bangunan sekolah memanfaatkan dana CSR perusahaan.  

“Kalau hanya mengandalkan pemerintah itu masih berat. Apalagi BOS itu hanya sekitar Rp 600.000.000 untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Jadi Angggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola betul. Begitu pula dana alokasi khusus dari pemerintah pusat kepada daerah,” tuturnya.