Beranda Berita Tak Patuhi Zonasi PPDB, Mendikbud Tegur Pemda

Tak Patuhi Zonasi PPDB, Mendikbud Tegur Pemda

131
0
Mendikbud Muhadjir Effendy sudah menegur pemerintah daerah yang tidak menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (foto: istimewa)

SahabatGuru – Penerimaan siswa baru dengan menggunakan sistem zonasi harus diterapkan secara ketat. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, minimal kuota untuk sistem zonasi sebanyak 80 persen.

Selanjutnya, lima persen untuk jalur perpindahan orangtua dan lima persen hingga 15 persen untuk jalur prestasi. Pada awalnya kuota jalur prestasi maksimal hanya lima persen.

“Kami mohon semua pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota dapat mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Peraturan itu tidak dari pusat saja, tetapi juga dibahas bersama, kita duduk bersama sehingga kami berharap peraturan itu bisa dipatuhi,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy seperti dikutip kemendikbud.go.id.

Di tahun ajaran 2019/20, sistem zonasi sudah diberlakukan. Mendikbud mengatakan pihaknya sudah menegur sejumlah Pemda, termasuk DKI Jakarta yang tidak mematuhi aturan PPDB sistem zonasi.

Baca Juga :   Hasilkan 140 Karya Buku, Penulis Literasi Raih Penghargaan

“Kami sudah tegur, Jakarta juga sudah ditegur,” ujar Mendikbud Muhadjir usai pengukuhan Ketum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi sebagai guru besar UNJ di Jakarta, Senin.

Menurut Mendikbud mengenai Permendikbud 51/2018 tentang PPDB pada TK, SD,SMP, SMA, dan SMK, memang sudah direvisi. Meski demikian, Mendikbud menambahkan revisi tersebut hanya diperuntukkan bagi daerah yang masih mengalami masalah pada PPDB.

“Ini sifatnya sunah, bukan wajib. Jadi hanya untuk daerah yang PPDB bermasalah. Kalau tidak ada masalah tidak usah,” katanya.

Saat ini, pihaknya sudah mengirim surat edaran ke sekolah. Sehingga sekolah dalam penyelenggaraan PPDB bisa menerapkan aturan yang sudah direvisi itu.

Usai PPDB, Mendikbud juga memberlakukan sistem zonasi itu untuk rotasi guru dan juga perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang masih tertinggal.

Baca Juga :   Mendikbud: Selesaikan Kasus Perundungan Siswa di Pontianak