Beranda Berita Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Harus Ditaati

Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Harus Ditaati

119
0
Penerimaan siswa baru akan dipantau oleh Satuan Tugas (Satgas). Satgas akan memantau penerapan sistem zonasi di daerah. (foto: Istimewa)

SahabatGuru – Sistem zonasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus sepenuhnya ditaati sekolah-sekolah negeri di daerah. Pasalnya, sistem tersebut bisa menjadi acuan sekaligus memetakan persoalan pendidikan yang ada di daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi sesungguhnya sangat membantu daerah. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, justru bisa mengetahui bagaimana persoalan pendidikan yang dihadapi di daerah.

“Dengan sistem zonasi dalam PPDB ini akhirnya kita akan tahu persoalan pendidikan, misalnya terkait sebaran dan kualitas guru, sarana dan prasarana (gedung sekolah) maupun kurikulumnya,”  ujar Muhadjir.

Mendikbud mengambil contoh sebuah kecamatan yang ternyata memiliki jumlah SMP yang minim. Akibatnya, banyak siswa di wilayah itu terpaksa harus sekolah di daerah lain.

Baca Juga :   Sistem Zonasi dan Rotasi Guru untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

“Kalau saya ke daerah-daerah biasanya juga sambil melihat kondisi di lapangan, misalkan ada sekolah yang ternyata gurunya PNS semua. Tetapi ada sekolah lain di kecamatan yang sama tidak memiliki guru yang PNS. Hanya kepala sekolah yang PNS. Sedangkan guru-gurunya berstatus honorer. Padahal ini harus berimbang,” tuturnya.

Dari temuan di lapangan, Mendikbud juga menemukan sekolah di Babat, Lamongan, yang hanya memiliki siswa kurang dari 40 orang. Dengn kondisi seperti ini perlu ada pengelompokan ulang sekolah, relokasi atau membangun sekolah baru karena ada titik hampa (blank spot) sekolah.

Menurut Mendikbud semua persoalan itu segera diketahui bila sistem zonasi dalam PPDB diterapkan dengan tepat. Aturan PPDB itu sesungguhnya sudah dikeluarkan pada Januari 2019. Dengan demikian, ada waktu lima bulan untuk asistensi PPDB di provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia.

Baca Juga :   Nomor Induk Siswa Dihapus, Kini Pakai Nomor Induk Kependudukan

Bahkan, lanjutnya, di Kemendikbud sekarang ada semacam unit yang memantau/asistensi mengenai zonasi PPDB di daerah dengan harapan ditaati karena banyaknya manfaat yang akan dirasakan. Jika dilanggar, kata Muhadjir, pasti ada sanksi yang diberikan pada daerah bersangkutan, mulai teguran, peringatan keras hingga penanganan khusus dan berkaitan dengan anggaran.

“Jika tidak ditaati, semua instrumen dari Kemenkeu bisa dipakai Kemendikbud terkait anggaran sebagai pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment),” tuturnya.