ZONASI GURU: BERSAMA MEMBANGUN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA

    134
    0

    Dalam sambutan peringatan Hari Guru di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 2 Desember 2008 lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa guru adalah
    profesi mulia yang tidak dapat digantikan. Menurut Kepala Negara, gurulah yang membentuk karakter, budi pekerti, toleransi, dan nilai-nilai kebaikan anak, menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi dan kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    “Guru ya tetap guru. Guru tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apapun,” kata Presiden.

    Pernyataan Presiden di atas kian menegaskan apa yang tengah disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni distribusi atau zonasi guru. Kebijakan zonasi ‘jilid dua’ ini satu tarikan napas dengan zonasi sekolah dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran 2018/2019 lalu. Kebijakan zonasi ini merupakan bagian penting dari reformasi sekolah sejak dua tahun terakhir sebagai upaya meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan secara nasional.

    Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, implementasi zonasi pendidikan secara langsung akan berdampak kepada distribusi guru yang lebih merata.

    “Antara guru negeri (PNS) yang bersertifikat, guru PNS yang belum bersertifikat, dan guru honorer itu, harus merata di semua sekolah. Tidak boleh menumpuk di satu sekolah,” kata Mendikbud saat berdiskusi dalam Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Implementsi kebijakan zonasi guru ini akan menyibukkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbud dalam beberapa bulan ke depan. Kemendikbud merencanakan zonasi sudah diterapkan pada akhir tahun ini, dan telah efektif pada awal tahun ajaran baru 2019/2020.

    Karena itu, serangkaian kegiatan secara maraton telah dilakukan sejak Agustus tahun lalu, seperti penyusunan Peraturan Mendikbud tentang mutasi guru, sosialisasi serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Supriano, seluruh persiapan hingga akhir tahun telah sudah mencapai 90%.

    Distribusi guru

    Seperti ditekankan Presiden di atas, tidak ada satu pihak pun yang dapat menyangkal bahwa guru merupakan elemen terpenting yang menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah. Guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    Untuk itulah, Kemendikbud mengatur secara teknis distribusi guru agar peranan krusial para pendidik dan pengajar ini dapat melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu dan merata secara nasional. Secara sederhana, jumlah guru dengan mutu tertentu harus sesuai dengan kebutuhan rombongan belajar (rombel) normal di setiap sekolah.

    Pada aspek kualitas, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru melalui sertifikasi dan berbagai kegiatan pelatihan. Sementara dari segi jumlah, angka perbandingan guru dan siswa saat ini secara nasional cukup memadai. Bahkan, angkanya di atas standar yang ditetapkan UNESCO (1:20), yakni 1:17.

    Masalahnya, persebaran guru selama ini tidak merata, terutama guru-guru telah tersertifikasi dan atau berstatus PNS.

    Sebuah kenyataan ironis di tengah isu kekurangan guru yang melanda hampir semua daerah. Faktor ketidakmerataan guru ini menyumbang tidak kecil terhadap disparitas mutu pendidikan. Sekolah-sekolah kita melahirkan populasi sumber daya unggulan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah atau daerah-daerah tertentu.

    Baca Juga :   Menimba Kearifan ‘Mazhab’ Sekolah Alam

    Ditjen GTK telah membuat suatu perencanaan serta menggodok ketentuan-ketentuan tetang jumlah zonasi, aturan mutasi dan sebagainya. Sebagai gambaran, menurut Supriano, distribusi atau mutasi guru dilakukan dalam satu zona. Dalam pemetaan yang telah dilakukan Kemendikbud terdapat sekitar 1.900 zona.

    Sementara itu, sesuai data pokok pendidikan tahun 2018, terdapat guru PNS & bersertifikasi 1.174.377 orang, guru PNS & belum bersertifikasi 308.999 orang, guru bukan PNS bersertifikasi 217.778, dan guru honorer dan belum bersertifikasi yang jumlahnya hampir separuh dari total guru.

    “Guru dalam satu sekolah akan dikategorikan menjadi empat. Yakni, guru PNS yang sudah bersertifikasi dan yang belum, lalu guru honorer yang bersertifikasi dan yang belum,” kata Supriano.

    “Guru bersertifikasi yang dinilai memiliki kompetensi baik, akan didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi dalam satu zona. Mengingat mutasi hanya dalam satu zona, para guru tidak perlu khawatir karena jarak sekolah tempat mengajar yang baru rata-rata hanya berkisar 15 km,” kata Supriano menambahkan.

    Zonasi guru banyak mendatangkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan struktur lingkungan pendidikan yang seimbang dan merata kelak. Melalui zonasi guru ini pula pemerintah akan lebih mudah dalam melalukan penghitungan berapa kebutuhan sarana prasana pendidikan yang rasional agar menghasilkan keluaran peserta didik yang berkualitas di semua zona.

    Bahkan, menurut Supriano, penghitungan tentang berapa kebutuhan rombongan belajar (rombel) per zona, angka kelulusan dan daya tampung siswa, serta pembinaan kesiswaan juga akan lebih mudah dilakukan. Hal-hal tersebut selama ini telah dirasakan banyak pihak namun belum ditangani dengan baik. Dengan jaminan semua sekolah telah memiliki lingkungan pendidikan yang memadai, maka pemerataan kualitas pendidikan akan lebih mudah dicapai.

    “Sekolah negeri ini kan pelayan publik, jadi mestinya kualitasnya juga sama, semua sekolah harus favorit,” kata Supriano.

    Melalui zonasi guru ini peta kekurangan guru yang ada di sekolah beserta kompetensinya juga segera tergambar dengan jelas. Peta ini selanjutnya menjadi masukan berharga bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    “Dengan data valid guru telah diredistribusikan per zona tersebut kita dapat mendorong untuk dilakukan rekrutmen guru sesuai kebutuhan,” tutur Supriano.

    Supriano berharap, guru-guru yang berkemampuan baik dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka kepada rekan seprofesi dalam satu sekolah. “Bahkan, zonasi juga akan digunakan untuk berbagi sarana prasana sekolah seperti laboratorium dalam satu wilayah atau zona yang sama,” ujar Supriano.

    Kebijakan zonasi guru ini bersifat dinamis. Guru yang telah dimutasi tidak akan mengajar di sekolah tertentu selamanya. Pemerintah berharap Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dapat mengontrol hal itu melalui data hasil Ujian Nasional (UN) sekolahnya sehingga dapat mendistribusi ulang guru dalam satu zona.

    Zonasi guru, dengan demikian, bukan sekadar memindahkan tempat tugas mengajar. Lebih dari itu, sistem ini akan membentuk struktur lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing zona. Hal ini juga akan memudahkan dalam menentukan pelatihan guru apa yang tepat di sana, sebab, menurut Kemendikbud, kebutuhan kompetensi guru di setiap zona akan berbeda-beda.

    Baca Juga :   Mona Ratuliu, Menulis untuk Berbagi

    “Pelatihan dan peningkatan kapasitas guru pun mengikuti sistem zonasi ini. Misal kelak MGMP akan menggelar kegiatan up grading untuk mata pelajaran yang dianggap masih lemah di zona mereka,” kata Supriano.

    Supriano menyadari bahwa mutasi guru sebenarnya hal sederhana meskipun dalam pelaksanaannya tidaklah ringan. Menurut dia, Ditjen GTK masih akan terus melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk sinkronisasi dan memperoleh berbagai masukan serta angka pasti di tiap zona dalam satu kabupaten/kota.

    Supriano optimistis bahwa implementasi zonasi guru ini akan berjalan lancar. Kerja sama semua pihak, terutama pemerintah daerah, akan sangat menentukan kesuksesan redistribusi tenaga kependidikan ini. Bidang pendidikan bukan urusan per daerah melainkan tanggung jawab negara.

    Oleh karena itu, dalam pelaksanaan zonasi guru, pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi daerah yang ogah mematuhi peraturan tersebut. Sanksi terhadap guru yang menolak dimutasi berupa penundaan pemberian tunjangan sertifikasi. Sementara kepada daerah yang tidak mau melaksanakan program ini akan mengalami kesulitan dalam memperoleh subsidi sarana dan prasarana.

    Sambutan baik dan masukan-masukan rencana kebijakan zonasi guru ini mendapat tanggapan banyak pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan dua asosiasi profesi guru, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Pada umumnya mereka menyetujui rencana Kemendikbud di atas dengan disertai beberapa usulan kritis.

    Ketua DPR Bambang Susatyo, misalnya, mengingatkan kepada Mendikbud untuk tidak terburu-buru mengimplementasikan zonasi guru karena masalah kompleks di daerah. Pimpinan puncak lembaga legistilatif tersebut mengingatkan apakah zonasi guru dapat terlaksana di sekolah-sekolah di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) bila mengingat beberapa aspek seperti geografis, sarana dan prasarana di sana.

    Bambang juga menyoal tentang sistem zonasi yang sudah ada pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). “Jangan terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum memiliki data yang valid,” ucap Bambang seperti dikutip Antaranews, Kamis (30/8).

    Dalam pengamatan anggota Komisi X DPR My Esti Wijayanti, kebijakan zonasi selama ini telah berjalan cukup baik. “Dengan titik tolak sistem zonasi maka kita harus mampu melakukan peningkatan kualitas pendidikan secara merata, dan fasilitas pendidikan secara merata. Karena itu pelaksanaan sistem zonasi membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan daerah,” kata Esti Wijayanti.

    Di mata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, redistribusi guru adalah sebuah solusi yang bagus sekaligus problematis. Pasalnya, menurut dia, daerah saat ini sudah mengalami kekurangan guru. “Apa yang mau diredistribusi?” kata Unifah retoris.

    Meski demikian, Unifah dapat membaca dengan cermat maksud baik Kemendikbud. Ia mendukung sistem tersebut dengan syarat Kemendikbud mesti menjamin nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.

    Baca Juga :   Kartini, Guru Perempuan Indonesia

    “Kami bahkan sangat bahagia mendengar rencana zonasi guru ini, karena PGRI telah lama memperjuangkan hal itu. Tapi soal K2 kami tetap minta agar diproritaskan, guru honorer yang sudah lama mengabdi juga diprioritaskan,” ujar Unifah.

    Zonasi Pendidikan Terintegrasi

    Kebijakan distribusi guru ini mengandaikan pemahaman yang benar terhadap zonasi pendidikan terintegrasi demi pemerataan kualitas pendidikan secara nasional. Jauh-jauh hari, Mendikbud Muhadjir Effendy telah mengatakan, “Kebijakan zonasi, terkait PPDB, itu bukan satu-satunya. Zonasi ini berkaitan dengan banyak hal sesuai dengan upaya kita untuk melakukan reformasi sekolah.”

    Hal berikutnya yang dimaksud Mendikbud adalah zonasi guru, selain manajemen organisasi sekolah, penguatan pendidikan karakter, bantuan-bantuan pendidikan, serta anggaran pendidikan. Lebih jauh, menurut Mendikbud, kebijakan zonasi memiliki beberapa tujuan penting, yakni, menghilangkan eksklusivitas sekolah, mengintergrasikan pendidikan formal dan nonformal, mendekatkan sekolah dengan lingkungan peserta didik, pemerataan mutu pendidikan dasar dan menengah, pemerataan distribusi guru, dan mengatur perekrutan siswa.

    Kebijakan zonasi berangkat dari pemikiran bahwa kenyataan di lapangan masih terjadi disparitas pendidikan yang sangat tinggi antar-daerah, tak semata antara Jawa dan luar Jawa. Disparitas disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta guru yang tidak merata di setiap sekolah di masing-masing zona.

    Lantaran ketidakmerataan itu, seperti mengikuti logika pasar, terjadi permintaan tinggi terhadap sekolah-sekolah dengan fasilitas bagus dan guru-guru bermutu. Sebaliknya sekolah-sekolah dengan sarana dan prasarana pas-pasan cenderung kekurangan murid. Keluaran pendidikan pun sudah dapat ditebak, sekolah-sekolah yang disebut pertama lebih unggul ketimbang yang sekolah yang disebut terakhir.

    Sementara, di luar gedung sekolah, masih banyak anak usia sekolah yang karena ketidakmampuan ekonomi orang tua mereka, tidak dapat belajar, alih-alih dapat masuk ke sekolah favorit tadi. Maka, terjadilah ketidakadilan akses. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik pun menjadi mimpi buruk bagi sebagian anak-anak Indonesia.

    Kesenjangan mutu lingkungan pendidikan itulah yang memunculkan istilah sekolah favorit dan tidak favorit alias kastanisasi. Diskriminasi ini bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

    Karena itu, pemerintah berusaha mengakhiri kastanisasi pendidikan ini melalui kebijakan zonasi. Ketika zonasi PPDB diterapkan, hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat pada tahun yang sama di masing-masing zona di banyak daerah.

    Zonasi mampu menjawab problem aksesibilitas. Zonasi cukup ampuh dalam menghindarkan sifat eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan terutama terhadap siswa kelompok masyarakat kurang mampu. Bahkan, lebih dari itu, zonasi mampu mempererat hubungan sosial antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

    “Sesuai amanat PP 66/2010, setiap sekolah negeri harus menampung minimum 20% anak tidak mampu,” ujar Mendikbud.

    “Jadi, zonasi ini adalah terjemahan operasional dari ekosistem pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu,” kata Muhadjir Effendy menambahkan.

    Reformasi pendididikan di negeri ini kian membentuk polanya. Tak sekadar berupaya keras meningkatkan kualitas, reformasi pendididikan juga bergerak menuju pemerataan mutu secara nasional sejak dua tahun terakhir.(*)

    Facebook Comments

    Komentar