Beranda Berita Honorer K2 Daftar P3K? Ini Yang Harus Dipenuhi

Honorer K2 Daftar P3K? Ini Yang Harus Dipenuhi

419
0
Guru honorer K2 harus memenuhi persyaratan saat mendaftar untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bila tidaklolos verifikasi, guru honorer tetap tidak bisa mengikuti seleksi P3K. (foto: istimewa)

SahabatGuru – Tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang tidak bekerja tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi honorer K2. Ini berarti bila guru honorer tidak mengajar, dirinya tidak bisa seleksi P3K.

“Kalau ternyata tenaga honorer tidak bekerja lagi atau terputus, maka kami langsung mencoretnya dari database. Jadi kalau tidak bekerja ya tidak bisa ikut. Mereka harus kontinyu bekerja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Menurut Bima Haria, mereka yang mengikuti seleksi akan diverifikasi data dirinya. Verifikasi administrasi dilakukan pemerintah daerah (pemda) yang akan disesuaikan dengan database BKN.

Baca Juga :   Ada Guru Honorer Selama 20 tahun, Mendikbud Kaget

Verifikasi itu untuk memastikan bila mereka yang mendaftar itu masih bekerja atau tidak. Selain itu gelarnya apakah sudah sarjana (S1) atau belum.

“Bisa jadi di data guru, belum sarjana (S1). Namun di data pemda ternyata sudah tercatat gelar sarjananya. Jadi ijazahnya memenuhi atau tidak,” katanya.

Hasil verifikasi data ini akan diumumkan pemda lewat aplikasi portal sscasn.bkn.go.id. BKN memastikan adanya transparasi hasil verifikasi. Menurut Bima semua data yang terverifikasi bisa dilihat seluruh honorer K2. Bagi honorer yang lolos verifikasi akan mendapat kartu tanda peserta ujian yang dilaksanakan pada 23-24 Februari 2019.

Pemerintah saat ini tengah membuka pendaftaran untuk seleksi P3K mulai 12 Februari. Pendaftaran akan ditutup pada Minggu (17/2/2019) ini

Baca Juga :   Siap Tes SKD CPNS 2018? Ini Kisi-Kisinya

Saat ini angka potensi honorer K2 di bidang tenaga pendidik, penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan sekitar 170.000 orang. Mereka terdiri atas 129.000-an guru baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ataupun Kementerian Agama (Kemenag), 15.000 penyuluh pertanian, dan 5.500 tenaga kesehatan.