Beranda Berita Rembuk Nasional 2019, Dari PAUD Sampai Zonasi

Rembuk Nasional 2019, Dari PAUD Sampai Zonasi

124
0
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharapRembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) bisa membangun sinergi pusat dan daerah serta masyarakat untuk menyukseskan program-program prioritas seperti tertuang dalam Nawa Cita. (foto: sahabatkeluarga)

SahabatGuru – Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) terbesar yang pernah diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai Senin (11/2/2019) sampai Kamis (14/2/2019). Rembuk Nasional yang mengangkat tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan” ini diikuti hampir 1300-an peserta. Ini merupakan jumlah terbesar yang pernah mengikuti rembuk nasional.

Jumlah tersebut bertambah karena Kemendikbud melibatkan perwakilan masyarakat yang berkompeten di bidangnya. Dengan melibatkan masyarakat yang berkompeten menjadikan diskusi grup bakal makin tajam dan terarah sehingga memberikan hasil yang bagus dalam RNPK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan bila RNPK yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, ini harus bisa membangun sinergi pusat dan daerah.

“Dengan diselenggarakannya RNPK diharapkan dapat membangun sinergi pusat dan daerah serta masyarakat untuk menyukseskan program-program prioritas sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita. RNPK juga diharapkan merumuskan rancangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan tahun 2020,” kata Mendikbud, Senin (11/02).

Baca Juga :   Pendidikan Sains Anak Usia Dini Digenjot, Ini Alasannya

Dalam sambutannya, Mendikbud Muhadjir menyinggung tentang Pendidikan di level PAUD. Menurutnya, pendidikan di Indonesia jika diibaratkan rumah, sudah berdiri. Namun pekarangannya, halaman yang menjadi tempat pondasi berdiri, belum dibersihkan.

“Yang saya maksud pekarangan ini adalah pendidikan untuk anak usia dini,” ujar Muhadjir yang berjanji terus melakukan pembenahan hingga akhir masa jabatannya sebagai Mendikbud di era Kabinet Kerja ini.

RNPK merupakan wujud membangun sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan Kemendikbud. Peserta RNPK yang terdiri dari semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan pun diharapkan dapat bersinergi dalam membuat strategi ke depan dalam menyukseskan program-program untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan.

Baca Juga :   Salah-kaprah, PAUD Bukan Tempat Calistung

“Dengan tema tersebut beberapa isu strategis pendidikan dan kebudayaan menjadi pokok bahasan dalam RNPK,” ujar Mendikbud.

Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) merupakan yang terbesar karena diikuti lebih dari 1300 peserta dan ditambah elemen masyarakat yang berkompeten. RNPK digelar sejak Senin (11/2/2019) sampai Kamis (14/2/2019). (foto: monitor62)

Pengangkatan Guru

Isu-isu strategis tersebut akan dibahas dalam diskusi kelompok, terdiri atas: Penataan dan Pengangkatan Guru; Revitalisasi Pendidikan Vokasi, meliputi pengembangan sertifikasi kompetensi, penguatan kerja sama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kewirausahaan, dan penuntasan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi di provinsi. Selanjutnya, Sistem Zonasi Pendidikan; Pemajuan Kebudayaan, dan; Penguatan Sistem Perbukuan dan Penguatan Literasi.

Terkait pengangkatan guru, saat ini guru yang pensiun setiap tahunnya mencapai 40-50 ribu guru setiap tahunnya. Hal ini dapat berdampak pada sistem belajar mengajar di sekolah sehingga tidak ada pilihan lain selain mengangkat guru PNS baru. Oleh karena itu, dibutuhkan diskusi untuk menindaklanjuti masalah penataan dan pengangkatan guru.

Baca Juga :   Eks Mendiknas: Jangan Hanya Andalkan ‘Mbah Gugel’

Ada kasus yang harus diselesaikan, antara lain proses distribusi guru agar tidak ada penumpukan guru di satu daerah, meningkatkan profesionalisme guru serta sistem reward sehingga di kemudian hari tunjangan guru berbasis pada kinerja, bukan hanya berbasis absensi. Dengan sistem reward ini guru akan lebih terpacu meningkatkan kualitas dirinya.

Untuk kebijakan zonasi pendidikan, RNPK 2019 dapat menjadi ajang untuk menghimpun berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong penerapan kebijakan zonasi di masing-masing daerah. Data Kemendikbud mencatatkan terdapat sebanyak 211.443 sekolah yang sudah menjalankan sistem zonasi pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 146.860 Sekolah Dasar (SD), 38.777 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13.510 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 12.296 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, dalam RNPK 2019, juga dibahas mengenai pengembangan sertifikasi, kompetensi, penguatan kerja sama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kewirausahaan, dan penuntasan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi di provinsi.

Facebook Comments

Komentar