Beranda Berita Ada Gugus Tugas, PPDB 2019 Lancar

Ada Gugus Tugas, PPDB 2019 Lancar

47
0
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 diharapkan berjalan lancar karena ada 'pengawalan' dari gugus tugas bentukan Kemendikbud dan Kemendagri. (foto: istimewa

SahabatGuru – Gugus Tugas atau task force bentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan bisa memuluskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Dengan adanya ‘pengawalan’ dari gugus tugas itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy optimistis pelaksanaan PPDB berjalan lancar.

Muhadjir mengatakan gugus tugas sesungguhnya bukan hanya untuk menyukseskan program zonasi. Gugus tugas juga untuk menyukseskan program pendidikan secara luas seperti program mutasi guru, pengintegrasian NISN ke NIK dan lainnya.

“Bersama Kemendagri, kami membentuk task force atau gugus tugas. Tugasnya tidak hanya untuk program zonasi tetapi juga program lainnya,” kata Mendikbud di Jakarta, awal pekan lalu

Baca Juga :   RNPK, Menjadikan Guru Sebagai ‘Ibu Pendidikan’

Muhadjir mengatakan, gugus tugas dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan PPDB berbasis zonasi tahun 2019. Gugus tugas ini dinilai penting karena persoalan pendidikan bersifat konkuren, artinya memerlukan keterlibatan kementerian lain.

“Soal pendidikan ini kan konkuren, agar berjalan lancar perlu ada campur tangan kementerian lain,” jelas Muhadjir.

Tahun ini PPDB akan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal 5 persen, dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen. Komposisi tersebut sama dengan PPDB tahun 2018. Namun, syarat afirmasi bagi siswa tidak mampu dalam PPDB tahun 2019 menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sementara sebelumnya menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Baca Juga :   Juara GSI 2018, Dari Sepak Bola Bisa Belajar Sportivitas dan Fair Play

“Melalui sistem zonasi, maka peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang bertempat tinggal di zonasi terdekat dari sekolah,” ujar Mendikbud.

Menurut Mendikbud kuota 90 persen tersebut sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Ada pun untuk domisili harus berdasar pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelumnya. Jika tidak ada, KK dapat diganti dengan surat keterangan (suket) domisili dari RT/RW.

Komentar