Beranda Berita Ternyata, Ada Satgas Yang Memantau Penerimaan Siswa Baru

Ternyata, Ada Satgas Yang Memantau Penerimaan Siswa Baru

355
0
Penerimaan siswa baru akan dipantau oleh Satuan Tugas (Satgas). Satgas akan memantau penerapan sistem zonasi di daerah. (foto: Istimewa)

SahabatGuru – Sistem zonasi pada Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) 2019 akan diberlakukan secara ketat. Pelaksanaannya pun akan dipantau oleh tim khusus atau satuan tugas (satgas) bentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Satgas PPDB tersebut akan memastikan berjalannya kebijakan zonasi dalam PPDB. Termasuk memantau realisasi perubahan dari Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) menjadi Nomer Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat pendataan calon siswa.

Kemendikbud memang telah menetapkan menghapus NISN untuk para calon siswa sebagai bagian dari pendataan administrasi di sekolah. Sebagai penggantinya, para calon murid cukup menggunakan NIK.

“Kami akan mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data kependudukan catatan sipil di Kemendagri,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy.

Baca Juga :   APKASI Didukung PT. Telkom Gelar Workshop Sistem Pengadaan Sekolah

Dengan perubahan ini, orangtua murid tidak perlu lagi mendaftarkan anaknya ke sekolah. Pasalnya sekolah dan aparatur daerah yang akan menetapkannya sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada. Calon murid sendiri memiliki tiga pilihan sekolah yang sesuai dengan jarak tinggal dan lokasi sekolah yang ada.

Untuk pengawasan implementasi kebijakan zonasi dalam sistem PPDB, Kemendikbud akan mengirimkan petugas hingga ke daerah-daerah. Satgas akan mendapat pendampingan dari Kemendagri.

“Kami mendapatkan dukungan penuh dari Kemendagri, terutama untuk mengatur sistem PPDB. Kami sudah membentuk tim yang nantinya tersebar ke daerah-daerah. Jadi PPDB akan ada satgasnya,” tutur Mendikbud.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengaku, siap melakukan pengetatan hingga ke daerah. Menurut dia, pihaknya akan melakukan pembinaan kepada daerah yang tidak menerapkan zonasi sesuai dengan koridor kerja pusat dalam penerapan sistem pendataan calon murid yang baru ini.

Baca Juga :   Muhammadiyah dan NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

“Ini kebijakan nasional. Pemerintah itu satu. (Pemerintah) pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, itu satu. Kalau sudah menjadi garis nasional, (pemerintah) daerah harus melaksanakan,” tegasnya.

Menurut Zudan Arif, penanggung jawab akhir urusan pendidikan nasional ada di pundak Mendikbud, bukan bupati atau walikota. Kepala daerah bertugas sebagai penyelenggara pendidikan yang taat asas dengan program nasional. Karena itu Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat (Kemendikbud) dan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan zonasi.

“Misalnya dengan sosialisasi, pemahaman, dan sanksi kalau tidak ikut (kebijakan nasional) berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Ini (zonasi) program nasional untuk tujuan nasional,” ujarnya.