Beranda Berita Nomor Induk Siswa Dihapus, Kini Pakai Nomor Induk Kependudukan

Nomor Induk Siswa Dihapus, Kini Pakai Nomor Induk Kependudukan

990
0
Siswa sudah tidak lagi menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)dan digantikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perubahan itu menjadikan siswa terdata dengan lebih baik. (foto: G. Susatyo)

SahabatGuru – Anak sekolah tidak memerlukan lagi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapuskan NISN yang digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pergantian itu merupakan upaya pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam lingkup tugas Kemendikbud. Untuk itu, Kemendikbud akan mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mulai tahun ini tidak ada lagi NISN, melainkan menggunakan NIK. Dengan perubahan itu, siswa tidak lagi memakai NISN tapi pakai NIP. Ini cukup dijadikan satu,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Selasa lalu.

Baca Juga :   Diusulkan, Paket Satu Guru Dua Mata Pelajaran

Mendikbud menuturkan bila perubahan dari NISN ke NIK tidak sulit dilakukan. Pasalnya sekolah sudah memiliki data siswa.

“Itu mudah tinggal diubah saja. Semua data siswa sudah ada di sekolah. Data itu nanti tinggal dicek, termasuk dari daerah mana, tinggal di mana, keluarganya siapa. Saya kira secara teknis tidak ada kesulitan. Kita hanya perlu menyelaraskan data saja,” ujar Mendikbud.

Penggunaan NIK sesungguhnya dapat menunjang program wajib belajar 12 tahun. Setiap siswa juga dapat dilacak kemajuan pendidikan dengan NIK. Dengan dijadikannya NIK sebagai pengganti NISN, maka mempermudah pendataan anak-anak yang masuk dalam usia sekolah. Pasalnya melalui kerja sama itu, jika sebelumnya orang tua yang mendaftarkan anaknya, kini sekolah bersama aparat desa yang mendata anak untuk masuk ke sekolah.

Baca Juga :   Menghidupkan Kembali Dolanan Bocah Tempo Dulu: Sensasi atau Substansi?

“Dengan demikian, wajib belajar 12 tahun bisa segera diwujudkan. Semua data anak sekolah ada di Kemendikbud dan Kemendagri,” ujar Zudan Arif.

Peranan pendidikan nonformal juga menjadi lebih strategis.Pendidikan tersebut bukan lagi pelengkap tapi memiliki peran utama.

“Terutama untuk memberikan kesempatan pada peserta didik, yang dengan alasan tertentu tidak dapat masuk ke jalur formal. Dengan demikian target kita dengan disatukannya data yang ada di Kemendagri dengan data Kemendikbud, maka wajib belajar dapat terwujud,” kata Muhadjir.