Beranda Berita DIY Terapkan Sistem Zonasi, SKTM Tidak Berlaku

DIY Terapkan Sistem Zonasi, SKTM Tidak Berlaku

111
0
Sistem zonasi yang sudah ditetapkan dalam PPDB sesungguhnya secara otomatis menghapus SKTM. Kadisdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji pastikan akan menerapkan sistem zonasi. Siswa do sebuah sekolah di Sleman sedang belajar di luar. (foto: G. Susatyo)

SahabatGuru – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/20 akan diterapkan sepenuhnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan sistem zonasi, siswa yang mendaftar sekolah yang lebih tinggi tidak perlu menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Apalagi, di tahun ajaran baru ini memang sudah tidak diberlakukan SKTM.

“Dengan sistem zonasi diterapkan secara murni, SKTM sesungguhnya tidak diperlukan lagi. Pasalnya, untuk penerimaan peserta didik baru sudah tidak memandang apakah dari keluarga mampu atau tidak mampu. Terpenting, anak tersebut berada di zonasi dari sekolah yang hendak dimasukinya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga (Kadisdikpora) DIY, Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Baca Juga :   Bupati Gorontalo Utara : Biarkan UNBK dan USBN Berlangsung Tenang

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memutuskan menghapus SKTM dalam PPDB. Pasalnya SKTM lebih memunculkan kontroversi karena ada keluarga mampu yang memilih mengaku miskin agar bisa memasukkan anaknya di sekolah favorit.

Menurut Baskara Aji sistem tersebut secara otomatis meniadakan SKTM. Tak hanya itu, adanya zonasi menghapuskan sebutan sekolah favorit dan yang kurang diburu para siswa. Mereka yang memiliki nilai tinggi maupun rendah akan berada di sekolah yang sama.

Namun sekolah akan dihadapkan persoalan bila siswa yang mendaftar sesuai zonasinya ternyata melebihi daya tampung kelas. Baskara Aji menuturkan tidak ada pilihan, sekolah tetap harus menyeleksi siswa agar sesuai kapasitas.

Baca Juga :   Mendikbud: Kepala Sekolah Boleh Lebih Dari Dua Periode

“Tidak ada masalah bila ada 300 siswa yang lulus dan masuk ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi dengan kapasitas yang 300 pula. Artinya sistem zonasi bisa diterapkan sepenuhnya. Semua siswa tertampung di sekolahnya. Sebaliknya daya tampung sekolah hanya 300, tetapi yang mendaftar ternyata lebih dari 300. Ini tentu menjadi persoalan,” kata Baskara Aji.

“Dalam kondisi ini tetap harus diseleksi. Ini bisa didasarkan pada nilai atau jarak rumah dan sekolah,” ujarnya lagi.

Sistem zonasi hanya diberlakukan di sekolah negeri. Sebaliknya SMK, sekolah swasta, sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah berasrama maupun sekolah di daerah terpencil atau tertinggal tidak diberlakukan. Daerah terpencil kemungkinan kekurangan murid sehingga sekolah bisa menerima peserta didik baru dari zonasi yang berbeda.

Facebook Comments

Komentar