Beranda Berita Zonasi Tidak Berlaku Untuk SMK dan Sekolah Swasta

Zonasi Tidak Berlaku Untuk SMK dan Sekolah Swasta

1339
0
Sistem zonasi diberlakukan di beberapa sekolah seperti SMK, sekolah swasta, sekolah di luar Indonesia maupun sekolah di daerah 3T. Ada kekhususan yang membuat sistem itu tidak diberlakukan. Tampak siswa sebuah sekolah SMK sedang praktik membuat nasi goreng. (foto: G. Susatyo)

SahabatGuru – Sekolah swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak perlu menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Beberapa sekolah memang ada pengecualian dalam penerapan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 itu.

Tidak hanya SMK atau sekolah swasta, sekolah lain seperti Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), Sekolah Pendidikan Khusus (SPK), Sekolah Layanan Khusus (SLK), maupun Sekolah Berasrama tidak memakai zonasi. Selain itu, sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), dan sekolah di daerah yang jumlah usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) tidak memakai sistem zonasi.

Baca Juga :   YPAN dan Sahabat Guru Ikut Meriahkan APKASI OTONOMI EXPO 2019

Untuk SMK, misalnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad menuturkan penerimaan siswa sekolah tersebut juga mempertimbangkan hasil tes bakat selain Ujian Nasional (UN). Termasuk minat sesuai dengan bidang keahlian dan hasil perlombaan.

Bila hasil UN dan hasil seleksi lainnya sama, sekolah akan memiliki pertimbangan tersendiri. Sekolah akan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

“Seleksi untuk siswa SMK tidak berdasarkan sistem zonasi. Pertimbangannya tidak di setiap zonasi ada SMK yang memiliki kejuruan yang sama. Misalnya untuk SMK bidang seni mungkin hanya ada satu di setiap provinsi,” ujar Hamid di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :   Program Indonesia Pintar Tumbuhkan Harapan Siswa

Hamid Muhammad menambahkan daerah 3T tidak memungkinkan menganut sistem zonasi. Jadi tidak ada sanksi untuk sekolah di daerah tersebut. Begitu pula SPK dan Sekolah Berasrama.

“Dalam permendikbud tidak ada sanksi bagi sekolah-sekolah tersebut. Rencananya, dinas provinsi, kabupaten maupun kota akan kita dampingi agar pada Februari mendatang bisa dimulai sosialisasi,” kata Hamid.