Beranda Berita Resmi, PPDB 2019 Kuota Jalur Zonasi 90 Persen

Resmi, PPDB 2019 Kuota Jalur Zonasi 90 Persen

489
0

SahabatGuru–Inilah aturan baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. PPDB akan dilaksanakan tiga jalur yaitu zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen) dan jalur perpindahan orang tua dengan (kuota maksimal 5 persen).

Hari ini, Selasa (15/1/2019) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi meluncurkan peraturan baru tersebut dalam acara Taklimat Media di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Senayan Jakarta. Acara dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan para pejabat Kemendikbud.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, kuota 90 persen tersebut sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Adapun untuk domisili harus berdasar pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, jika tidak ada KK dapat diganti dengan Surat Keterangan (Suket) domisili dari RT/RW.

Baca Juga :   Era 4.0, Ajaran Ki Hadjar Dewantoro Dinilai Masih Relevan

“Intinya sekolah harus memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau Suket domisili sesuai dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. Karena manfaat dari pendekatan zonasi ini yaitu mengubah pemecahan masalah pendidikan tadinya menggunakan gambaran makro diubah menjadi mikro atau per zona,” jelas Mendikbud Muhadjir Effendy dalam acara tersebut.

Sementara itu untuk jalur prestasi, kata Muhadjir, peserta didik yang masuk melalui jalur ini merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur prestasi ini pun ditentukan oleh nilai USBN/UN, dan atau hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

“Jalur akademik dan perpindahan itu sifatnya darurat. (Jalur) akademik itu misal prestasi akademiknya bagus tapi dia ingin pindah zona, itu bisa sekolah di sekolah tertentu di zona tertentu, melalui jalur prestasi ini. Begitu juga siswa pindahan,” ungkap dia.

Baca Juga :   Dana Alokasi Khusus Pendidikan Untuk Palembang Capai Rp700 Miliar

Untuk ini dia mengimbau setelah diluncurkannya PPDB tahun 2019 ini, pemerintah daerah harus membuat petunjuk teknis (juknis) PPDB dengan Peraturan Kepada Daerah yang berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Petunjuk teknis itu harus mengatur kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona.

“Saya minta penetapan zonasi paling lama 1 bulan sebelum proses PPDB dilaksanakan, dan PPDB harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019,” ungkap dia.(ris/dbs)