Beranda Berita Bikin Pusing, Surat Keterangan Tidak Mampu Akan Dihapus

Bikin Pusing, Surat Keterangan Tidak Mampu Akan Dihapus

34
0
Permendikbud No 51 Tahun 2018 Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa dibaca dan dicermati masyarakat. PPDB diharapkan transparan dan berkeadilan. (foto: medcom.id)

SahabatGuru – Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM sempat bikin heboh. Di tahun ajaran 2018/19, calon peserta didik bisa melenggang ke sekolah yang disebut favorit hanya bermodalkan SKTM. Meski nilai ujian akhirnya sangat jauh di bawah, mereka tetap bisa masuk sekolah ‘papan atas’ karena keluarganya berstatus tidak mampu. Dan, itu cukup dibuktikan dengan SKTM.

Tak heran SKTM langsung memicu kontroversi. Apalagi skema persyaratan itu kemudian banyak dipalsukan oleh para orangtua yang ingin memasukkan anak-anaknya di sekolah favorit.

Kasus calon peserta didik baru yang membawa SKTM tetapi ternyata orangtuanya termasuk mapan secara ekonomi banyak terjadi di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Banyaknya penyimpangan ini memunculkan ide agar persyaratan itu dihapuskan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/20.

Baca Juga :   Penting, Guru Informatika Seharusnya Tak Sekadar Bisa Komputer

Rencana penghapusan itu pun mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. “Kemungkinan SKTM tidak berlaku lagi. Lebih baik dihapus daripada bikin pusing,” kata Muhadjir di Semarang, akhir pekan lalu.

Masih Memungkinkan

Rencana penghapusan ini merupakan langkah teranyar dari Mendikbud. Sebelumnya, SKTM masih memungkinkan menjadi salah satu persyaratan di PPDB. Hanya mereka yang membawa SKTM harus diverifikasi.

Dan yang melakukan verifikasi tak lain pihak yang mengeluarkan. Sedangkan sekolah sebatas menerima persyaratan dan tidak bisa menjangkau instansi pemerintah daerah.

Namun bila penghapusan itu ditetapkan, tidak diperlukan lagi verifikasi ataupun validasi. Mendikbud menyampaikan opsi penghapusan ini sedang dalam pengkajian Kemendikbud. Saat ini memang tengah disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Baca Juga :   Juara GSI 2018, Dari Sepak Bola Bisa Belajar Sportivitas dan Fair Play

Meski demikian, penghapusan syarat SKTM tidak meniadakan kemudahan bagi siswa miskin untuk bisa masuk di sekolah tertentu. Muhadjir menuturkan tidak menutup kemungkinan ada skema lain yang menata calon peserta didik dari keluarga tidak mampu.

“Misalnya mengganti SKTM dengan dokumen pendukung lain, seperti siswa dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun dokumen lain. Atau mungkin sekolah sebelumnya menyertakan daftar siswa miskin. Jadi SKTM tidak berlaku lagi,” kata Muhadjir.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah merencanakan menghapus persyaratan SKTM dalam penerimaan siswa baru. Penghapusan ini berdasarkan pengalaman di tahun ajaran lalu karena banyak SKTM yang dipalsukan.

“SKTM diusulkan tidak bisa lagi masuk persyaratan mendaftar sekolah. Mohon maaf siswa yang nilainya kurang tidak bisa lagi pakai SKTM. Bila ada siswa yang tidak mampu, lebih baik diberi beasiswa,” kata Ganjar.

Baca Juga :   Jadwal UN 2019 SMP: Mata Pelajaran dan Waktu Pengerjaan

Menurut Ganjar, gagasan penghapusan SKTM menjadi hasil evaluasi sektor pendidikan di Jawa Tengah 2018. Ada tiga poin yang jadi evaluasi mendalam Ganjar di sektor pendidikan itu adalah zonasi, kurikulum serta persyaratan.

Komentar