Beranda Berita Penting, SKTM Jangan Disalahgunakan Lagi

Penting, SKTM Jangan Disalahgunakan Lagi

282
0
Permendikbud No 51 Tahun 2018 Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa dibaca dan dicermati masyarakat. PPDB diharapkan transparan dan berkeadilan. (foto: medcom.id)

SahabatGuru – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disertakan calon peserta didik untuk mendaftarkan ke sekolah tertentu sempat menimbulkan polemik. Pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019, banyak penggunaan SKTM yang tidak pada semestinya. Meski memiliki orangtua yang mampu, siswa bisa mendapatkan SKTM sehingga memudahkan mereka masuk sekolah tertentu. Padahal nilai siswa tidak mencapai standar untuk diterima di sekolah tersebut.

Penyalahgunaan ‘surat sakti’ mengakibatkan banyak orangtua calon peserta didik yang kecewa. Di Jawa Tengah saja, penyalahgunaan SKTM ditemukan di Semarang, Banyumas, Purworejo, Ambarawa, dan Pati. Mereka mengadu ke Ombudsman Jateng karena menemukan adanya praktik penyimpangan tersebut.

Problem tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Di tahun ajaran 2019/2020, penyalahgunaan SKTM diharapkan tidak terulang. Untuk itu disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Baca Juga :   Pemerintah Alokasikan Rp4,47 Triliun Untuk BOP PAUD

Salah satu hal yang akan ditekankan dalam Permendikbud tersebut adalah mengenai penggunaan SKTM oleh calon peserta didik yang mendaftar untuk jalur keluarga miskin. Kemendikbud akan membuat aturan yang tegas agar pemegang SKTM wajib diverifikasi oleh pemerintah daerah yang mengeluarkan.

“(Permendikbud) tidak banyak yang berubah. Tapi ada item yang jauh lebih tegas. Misalnya, SKTM harus diverifikasi,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mengenai adanya penyalahgunaan SKTM dan PPDB, Hamid berharap masyarakat tidak menyalahkan sekolah. Pasalnya sekolah adalah pihak yang hanya menerima SKTM dari pemegangnya.

“Pihak yang menerbitkan yang seharusnya melakukan validasi atau verifikasi. Sekolah tidak punya jangkauan ke instansi pemda yang mengeluarkan SKTM. Ingat, SKTM merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pemda,” katanya.

Baca Juga :   KBBI Braille Mudahkan Penyandang Tunanetra Pelajari Bahasa Indonesia

Ini yang harus dicermati oleh masyarakat. Menurutnya bukan sekolah yang didesak untuk melakukan verifikasi, tetapi pihak-pihak yang mengeluarkannya.

“Salah sasaran bila nembaknya ke sekolah. Ini yang harus diperhatikan. Seharusnya ditanyakan ke dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi pemda yang mengeluarkan,” ujar Hamid menegaskan.

Meski demikian ada sekolah yang akhirnya memilih melakukan verifikasi terhadap calon peserta didik yang memiliki SKTM. Verifikasi dilakukan setelah adanya pengaduan yang masuk ke sekolah. Bahkan Disdikpora DIY meminta sekolah untuk melakukan verifikasi saat ada calon peserta didik yang menyertakan SKTM.