Beranda Berita Pendidikan Antikorupsi Diberikan Lewat Permainan Peran

Pendidikan Antikorupsi Diberikan Lewat Permainan Peran

201
0
Pendidikan Antikorupsi tidak diberikan melalui mata pelajaran tetapi permainan kreatif seperti drama. (foto: g. susatyo)

SahabatGuru – Pendidikan antikorupsi tidak akan menjadi beban bagi siswa. Pasalnya pendidikan antikorupsi diberikan tidak melalui pelajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pendidikan tersebut diberikan melalui permainan peran.

“Pendidikan antikorupsi tidak diberikan melalui mata pelajaran. Penyampaiannya lebih pada cara-cara kreatif seperti permainan peran, drama misalnya. Ada drama yang mengisahkan saat menemukan dompet di jalan. Bisa dikisahkan mau dikemanakan dompet itu. Apakah diambil atau diserahkan ke polisi,” kata Mendikbud saat menerangkan tentang pendidikan antikorupsi.

Menurutnya pendidikan tersebut untuk menanamkan nilai antikorupsi kepada generasi muda. Pendidikan antikorupsi menekankan pada kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerja sama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian.

Baca Juga :   Mendikbud: Kepala Sekolah Boleh Lebih Dari Dua Periode

Selain itu, pendidikan tersebut untuk menumbuhkembangkan kebiasaan baik sebagai bentuk pendidikan karakter. Ini yang menjadikan pendidikan antikorupsi akan satu paket dengan Program Penguatan Karakter (PPK). Dia mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan berbagai modul antikorupsi.

“Dalam PPK, ada lima karakter utama yakni religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas. Salah satu pintu masuk dalam pendidikan anti korupsi ini melalui integritas,” ujar Muhadjir.

Pendidikan tersebut akan diberikan sejak dini, yakni sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah meluncurkan program Saya Anak Antikorupsi (SAAK). Tujuan dari program SAAK adalah menciptakan generasi muda cerdas, berintegritas, dan berkarakter.

Baca Juga :   Sekolah Tidak Boleh Lagi Rekrut Guru Honorer, Ini Alasannya

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan pendidikan antikorupsi bukan hanya terkait siswa. Pendidikan tersebut juga terkait dengan guru, dosen, pegawai sekolah dan sivitas akademika yang dalam hal ini keseluruhan tata kelola perguruan tinggi harus secara konkrit mengedepankan pencegahan korupsi.

Menurut Agus, pembelajaran antikorupsi dalam bentuk konkrit sudah mulai dilakukan di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya di Institut Teknologi Bandung (ITB).  Ia berharap institusi pendidikan di semua jenjang akan ikut menerapkan hal yang sama, karena terjadinya revolusi mental harus dimulai dari dunia pendidikan.

“Di ITB, ada komunitas dosen dan ada kebijakannya. Misal jika ada mahasiswa yang menyontek akan diskors satu semester. Bahkan di (Universitas Bina Nusantara) Binus, itu menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijazahnya akan ditarik,” ujar Agus.

Baca Juga :   Aturan Guru Honorer Segera Dituntaskan