Beranda Berita Bahas Nasib Guru Honorer, Begini Kesepakatan DPR dengan Pemerintah

Bahas Nasib Guru Honorer, Begini Kesepakatan DPR dengan Pemerintah

163
0

SahabatGuru–Nasib guru honorer menjadi perhatian DPR dan pemerintah. Dalam rapat kerja gabungan dengan agenda tunggal antara Komisi X DPR RI dengan Mendikbud, perwakilan Kementerian PAN-RB, Kemendagri dan Kemenkeu disepakati penyelesaian persoalan guru honorer pada Maret 2019.

“Agenda kita tunggal yaitu hanya masalah penyelesaian guru honorer (THK-II),” papar Djoko Udjianto, Ketua Komisi X DPR RI saat memimpin rapat kerja gabungan, Rabu siang (12/12/2018) di Gedung Nusantara I, komplek parlemen Senayan, Jakarta.

Selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan jajarannya hadir pula Setiawan Wangsaatmadja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Suhajar Diantoro (Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintah Kemendagri) dan Didik Kusnaini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan).

Terjadi perdebatan tentang proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, kriteria guru honorer yang diberi kesempatan menjadi PPPK, status PPPK hingga tuntutan para anggota DPR agar ujian menjadi PPPK oleh guru honorer hanya dilakukan sekali saja mengingat para guru honorer ada yang telah berumur dan bertahun-tahun mengabdikan diri mengajar di sekolah-sekolah.

Baca Juga :   Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini 

“Kalau saja otoritas penyelesaian masalah guru honorer ada di Kemendikbud, tentu sudah kami selesaikan sejak dini. Faktanya Kemendikbud hanya ujung dari penanganan masalah ini,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy.

Dalam rapat tersebut memang terungkap ada peran penting Kementerian PAN-RB tentang kriteria dan proses seleksi PPPK. Juga peran Kementerian Keuangan yang memegang otoritas menyiapkan anggaran untuk PPPK serta Kementerian Dalam Negeri mengingat guru-guru honorer direkrut oleh para kepala daerah akibat terjadinya kekurangan guru.

Meski sempat menghangat, dalam rapat kerja tersebut dihasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah guru honorer. Berikut ini hasil rapat kerja Komisi X DPR RI dengan pemerintah:

A. Penjelasan Pemerintah Atas Penyelesaian Guru THK-II

Baca Juga :   Raker, Komite Sekolah Arahkan SMA Muhi Perkuat ICT dan Entrepreneurship

Penyelesaian terhadap sisa THK-II (Guru) sejumlah 157.210 orang dilaksanakan melalui kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. THK-II yang memenuhi kualifikasi S1 dan berusia di bawah 35 tahun sejumlah 12.883 orang mengikuti seleksi CPNS dan apabila lulus dapat diangkat sebagai PNS berdasarkan UU No. 5 Tahun 2004 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. THK-II yang memenuhi kualifikasi S1 dan berusia di atas 35 tahun sejumlah 69.533 orang, 74.794 orang yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan terhadap yang tidak lulus seleksi CPNS 2018, dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan PP No. 49 tahun 2008 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  3. Skema seleksi PPPK untuk THK-II sebagaiman dimaksud angka 2 akan diselesaikan paling lama pada Maret 2019.
Baca Juga :   Pelaksanaan UN Dimajukan, Kemendikbud Pastikan Tidak Masalah

B. Kesepakatan

  1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat penyelesaian penyelesaian Guru THK-II sejumlah 150.669 orang dan yang tidak lulus seleksi CPNS 2018 akan mengikuti seleksi PPPK yang akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus dengan tetap dilakukan pengawasan secara ketat.
  2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru THK-II sebagai PPPK bagi yang telah memenuhi persyaratan, sebelum bulan Maret tahun 2019 mengacu pada PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk Guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya.(ris/dbs)