Beranda Berita APKASI Apresiasi APKASI, Bupati OKU Setuju Gaji Guru P3K Bukan Beban APBD

Apresiasi APKASI, Bupati OKU Setuju Gaji Guru P3K Bukan Beban APBD

448
0

SahabatGuru–Bupati OKU Drs. H. Kuryana Aziz mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang telah memperjuangkan nasib guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dia berharap dan setuju jika gaji atau pendanaan P3K tidak menjadi beban pemerintah daerah.

Pandangan Bupati OKU tersebut mengemuka saat melakukan pertemuan Bupati OKU Drs. H. Kuryana Aziz dengan Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan Peningkatan Mutu Guru Daerah Hj Himmatul Hasanah, MP di Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (12/12/2018). Pada pertemuan tersebut Bupati didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten OKU.

“Hanya saja jangan sampai pendanaan dari guru status P3K tersebut bersumber pada APBD. Karena itu berat bagi pemerintah daerah,” papar Hj Himmatul Hasanah, MP, Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan Peningkatan Mutu Guru Daerah usai pertemuan. Himmah mengatakan Bupati OKU setuju soal gaji guru P3K tidak jadi beban APBD.

Baca Juga :   Gandeng KPK, APKASI Cegah Korupsi Kepala Daerah

Pada pertemuan juga diungkapkan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi P3K tak lepas dari perjuangan dan peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Untuk itulah Bupati OKU Drs. H. Kuryana Aziz mengapresiasi APKASI yang telah memperjuangkan nasib guru.

Baik Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis maupun Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan Peningkatan Mutu Guru Daerah Hj Himmatul Hasanah, MP mengungkapkan dalam pengangkatan guru honorer perlu ada keringanan bagi guru yang sudah berusia lanjut. Sebab jika proses persekutuan P3K disamakan dengan mereka yang berusia muda maka yang berusia lanjut akan kalah.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy mengungkapkan dengan diterbitkannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesungguhnya bisa mengatasi persoalan guru honorer yang tidak lulus CPNS 2018 atau tidak memenuhi persyaratan mengikuti CPNS seperti usianya yang sudah di atas 35. Menurut Mendikbud rencananya Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi dua yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Baca Juga :   Didukung Kemendikbud, APKASI Targetkan 3000 Guru Ikuti Program Umrah Character Building

PPPK lahir karena ada peraturan yang melarang untuk mengangkat orang yang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi PNS. Gaji dan tunjangannya sama, yang berbeda hanya tidak ada pensiun.

“Kita berharap tahun depan sudah ada P3K guru. Perlu diingat tidak boleh lagi ada moratorium guru karena setiap tahun harus mengangkat guru untuk mengganti yang pensiun, menambah jumlah kapasitas karena ada sekolah baru, ruang kelas baru, peserta didik baru, serta ada guru yang meninggal dunia maupun mengundurkan diri,” ujar Mendikbud.(ris/dbs)