Beranda Berita Ada Moratorium Guru, Terbit P3K

Ada Moratorium Guru, Terbit P3K

63
0
Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan dibuka kran penerimaan guru dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diharapkan bisa mengatasi kekurangan guru. Pasalnya ada moratorium guru yang menjadikan tidak bisa mengangkat guru honorer. (foto: g. susatyo)

SahabatGuru – Kebutuhan guru sesungguhnya sangat besar sehingga tidak seharusnya ada moratorium guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan setiap tahun jumlah guru pensiun mencapai puluhan ribu. Ini berarti kebutuhan terhadap guru pengganti pun sangat besar.

“Akan tetapi guru yang pensiun tidak pernah diganti karena ada moratorium sehingga tidak boleh mengangkat guru. Padahal tiap tahun ada pensiun. Angkanya jelas. Misalnya tahun ini 42 ribu pensiun, dan tahun depan 54 ribu,” kata Mendikbud dalam diskusi pendidikan di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Karena ada moratorium yang menjadikan tidak ada pengangkatan guru, akhirnya kepala sekolah memutuskan mengangkat guru honorer dengan gaji dari BOS. Keputusan ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru.

Baca Juga :   Mantap, Ratusan Guru PAUD-TK NonPNS Kubu Raya Terima Insentif

Padahal pengangkatan guru dimaksudkan untuk perluasan akses. Pasalnya bersamaan dengan moratorium pengangkatan guru, muncul kelas-kelas dan sekolah baru di daerah, yang secara otomatis membutuhkan guru.

“Persoalannya, BOS itu untuk operasional sekolah, bukan gaji guru,” ungkap Mendikbud. “Selain itu, guru honorer seharusnya digaji dari DAU (Dana Alokasi Umum). Tapi karena dia bukan ASN atau PNS, maka diambil dari DAK Non-Fisik yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah, sehingga jadi tidak optimal,” kata Muhadjir melanjutkan.

Dengan diterbitkannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesungguhnya bisa mengatasi persoalan guru honorer yang tidak lulus CPNS 2018 atau tidak memenuhi persyaratan mengikuti CPNS seperti usianya yang sudah di atas 35. Menurut Mendikbud rencananya Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi dua yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Baca Juga :   Pendidikan Antikorupsi Diberikan Lewat Permainan Peran

PPPK lahir karena ada peraturan yang melarang untuk mengangkat orang yang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi PNS. Gaji dan tunjangannya sama, yang berbeda hanya tidak ada pensiun.

“Kita berharap tahun depan sudah ada P3K guru. Perlu diingat tidak boleh lagi ada moratorium guru karena setiap tahun harus mengangkat guru untuk mengganti yang pensiun, menambah jumlah kapasitas karena ada sekolah baru, ruang kelas baru, peserta didik baru, serta ada guru yang meninggal dunia maupun mengundurkan diri,” ujar Mendikbud.

Komentar