Beranda Berita Segera, Dirumuskannya Kebudayaan Indonesia

Segera, Dirumuskannya Kebudayaan Indonesia

214
0
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menerima dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 20 provinsi kepada pemerintah pusat. Kongres Kebudayaan Indonesia akan diselenggarakan Desember mendatang. (foto: Kemdikbud)

SahabatGuru – Kebudayaan Indonesia harus segera dirumuskan. Bila sudah mendapatkan rumusan kebudayaan, maka Indonesia sudah memiliki kebijakan yang cukup kokoh dalam rangka membangun kebudayaan nasional.

Hal tersebut ditekankan Mendikbud Muhadjir Effendy saat menerima dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 20 provinsi kepada pemerintah pusat di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (17/10/2018) lalu. Mendikbud menyampaikan semua pihak harus bergerak cepat dalam merumuskan kebudayaan Indonesia.

“Kita harus bergerak cepat untuk segera merumuskan sosok kebudayaan Indonesia seperti apa sebetulnya yang kita miliki. Dengan demikian kita sudah memiliki kebijakan yang cukup kokoh dalam rangka membangun kebudayaan nasional kita,” ujar Muhadjir seperti dikutip Kemdikbud.go.id.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud menyelenggarakan forum-forum yang memperkuat berbagai hal yang sudah dirumuskan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Forum akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ahli, narasumber, dan pemangku kepentingan kebudayaan.

Baca Juga :   Pemerintah Bekerja Keras Penuhi Hak Guru

Saat diselenggarakan kongres kebudayaan, rumusan itu sudah ditetapkan. Kongres bukan lagi membuka perdebatan.

“Jadi, kongres yang digelar adalah untuk menetapkan dari rumusan, bukan lagi membuka perdebatan-perdebatan. Kita menganggap prosesnya sudah berlangsung dengan sangat ketat di tingkat kab/kota dan provinsi, melalui tangan para ahli, melalui tangan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, untuk dapat ditetapkan saat kongres berlangsung,” jelas Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan rencananya menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia pada bulan Desember mendatang. Kongres lima tahunan ini akan menjadi tonggak penting pengelolaan kebudayaan nasional karena peran strategisnya dalam pemajuan kebudayaan, sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017.

Baca Juga :   PMP Tidak Untuk Tambah Pelajaran

“Penyusunan Strategi Kebudayaan merupakan amanat dari Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, di mana tahun ini, Strategi Kebudayaan akan ditetapkan pada saat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018,” tegas Hilmar.

Kongres kali ini bakal memiliki nuansa yang berbeda. Secara historis, kongres sekaligus menjadi peringatan 100 tahun penyelenggaraan Kongres Kebudayaan, dari sejak pertama kali digelar pada tahun 1918 di Surakarta.

Hilmar juga menyebutkan kongres ini sebagai ajang penyambutan hadirnya Undang-undang nomor 5 tahun 2017. Ini merupakan Undang-undang Kebudayaan pertama sejak Republik Indonesia berdiri.