Beranda Kolom Guru Harus Menjadi Lokomotif Perubahan

Guru Harus Menjadi Lokomotif Perubahan

223
0
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menilai PP tentang P3K melukai keadilan guru honorer. (foto: Agung Y Achmad)

Wawancara (bagian kedua/habis)

Dr. Unifah Rosyidi, MPd, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

Guru seharusnya bangga terhadap profesinya. Namun kebanggaan itu seperti sirna bila mengingat nasib dan penghargaan yang diterima Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer. Lama tidak ada kepastian statusnya, apakah diangkat atau tidak, mereka pun bersuara meminbta keadilan. Tak jarang pula mereka sampai turun ke jalan memperjuangkan nasibnya.

Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, memahami apa yang dirasakan para GTT.

“Saya jatuh hati sama perjuangan guru dan PGRI. Saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjuangan mereka,” tutur dia.

Hanya dia memperjuangkan nasib guru tanpa kekerasan. Tak heran bila Unifah pernah mendapat protes. Tetapi dia berprinsip menghadapinya dengan kelembutan.

Dalam wawancara dengan Agung Y. Achmad dari SahabatGuru di Jakarta, beberapa waktu lalu, Unifah juga menyampaikan harapan agar guru bermartabat dan berdaulat. Berikut petikan wawancaranya.

Menurut Anda, seperti apa prototipe ideal profesi guru yang memenuhi publik itu?

Guru itu harus bicara sesuatu yang besar, bukan sekadar kegiatan dalam lingkup belajar-mengajar. Setiap guru seharusnya bangga terhadap profesinya karena dia dapat mengarahkan dan membentuk pribadi dan cita-cita anak didik. Itu sesuatu yang besar. Karena itu, setiap guru harus bertanggung jawab dan mencintai profesinya.

Tapi bagaimana itu bisa terjadi jika dia tidak selesai dengan dirinya. Maka, saya susah menolak undangan mereka, bahkan bila harus datang ke suatu tempat yang jauh dan terpencil, untuk mendengar hati para guru.Anda dapat merasakan emosi saya kalau… kalau… (artikulasi Unifah tersendat-sendat, parau, lalu berhenti beberapa saat untuk mengatur nafas, red) sedang memikirkan penderitaan mereka. Saya jatuh hati sama perjuangan guru dan PGRI. Saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjuangan mereka, karena itu saya dedikasikan sepenuh hati untuk memperjuangkan guru dan organisasi.

Baca Juga :   Ironis, PP P3K Dinilai Melukai Guru Honorer

Bagaimana Anda dapat menjadikan PGRI sebagai wadah profesi guru yang, selain fungsional, juga berwibawa ke depan?

Saya mendidik guru untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa atau demo. Guru harus naik kelas. Sekarang ini, jika mau bicara, PGRI harus berdasarkan data dan fakta, tidak  boleh lantaran opini tertentu. Kami meminta guru untuk tekun bekerja, dan memegang teguh nilai-nilai edukatif dan kesopanan umum. Mendidik seperti ini, kami kadang mendapat protes dari dalam. Seperti beberapa waktu lalu, saya habis dimarahin seorang pengurus PGRI di daerah. Ia juga seorang guru,  Sambil mengarahkan telunjuknya ke muka saya, dia bilang, “Ibu tak berani demo? Ibu berhenti saja, Ibu tidak pantas menjadi Ketua Umum!” Itu dilakukan di depan banyak orang dalam sebuah acara.

Apa sikap Anda ketika itu?

Saya sampai bilang, ‘Oke, datang ya nanti di Batam (Rakernas PGRI Februari 2018, red), suarakan aspirasimu bahwa saya harus berhenti dan turun, karena saya tidak pernah meminta untuk menjadi ketua umum dan juga karena saya mengajak berjuang atas nilai-nilai kemanusiaan dan edukatif yang saya yakini.’ Dia langsung cium tangan saya dan meminta maaf. Ya saya peluk dia. Saya memaklumi, mereka sudah frustrasi.  Saya bilang, ada hal yang lebih penting dan strategis dalam perjuangan PGRI ke depan, yakni supaya kita tidak dilecehkan, agar guru bermartabat dan berdaulat. Salah satu caranya adalah berhentilah berdemo. Saya penganut jalan pikiran Mahatma Gandhi, ahimsa, yakini perjuangan tanpa kekerasan.

Baca Juga :   Badak Jawa dan Letusan Krakatau
Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (foto: istimewa)

Tidak semua masalah mesti dibawa ke pusat. Perjuangan PGRI di daerah juga sangat gigih. Insyaallah kami akan terus menempuh pendekatan ini. GTT hingga hari ini masih amat sangat diperlukan, namun mereka dipinggirkan. Pada umumnya gaji mereka diambilkan dari 15% dana bantuan operasional sekolah (BOS). Itu pun harus dengan surat keputusan dari kepala daerah. Ini kan cermin guru tidak berdaulat.

Idealnya berapa persen?

Saya sudah minta sejak awal, masukin-lah 30% untuk GTT selama belum ada uang untuk mengangkat guru, dana tersebut kan juga untuk pengembangan profesi. Masa sih guru-guru honorer diminta untuk mengisi jam pelajaran penuh sementara mereka hanya menerima Rp Rp 300 ribu sebulan? Gaji asisten saja sudah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi, red).

Dalam situasi seperti sekarang, apa saran Anda kepada para guru? 

Ada sebagian guru bersikap pragmatis.Wajar,  karena mereka lama tertekan. Tapi, saya tetap mengambil sikap strategis. Kepada guru, saya meminta agar memberikan sesuatu yang melebihi dari apa yang mereka mampu dan miliki. Kepada mereka saya mengajak untuk introspeksi diri. Kepada pihak-pihak lain,  saya mendesak untuk memahami profesi guru. Kami (PGRI, red) mewakili perjuangan para guru.

Saya selalu bilang kepada teman-teman guru, bahwa guru harus punya cita-cita besar, jangan cita-cita kecil. Guru harus dapat melintasi batas persoalan yang dihadapi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru gak boleh cengeng. Secara intelektual, guru harus memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan transformasi mindset. Karena guru itu mengembang misi sakral, suatu cita-cita membangun peradaban.  Tugas ini tidak dapat diartikan sebatas kegiatan belajar-mengajar.

Baca Juga :   Guru Harus Dapat Melintasi Batas Tugas Mengajar dan Mendidik

Anda ingin guru tetap idealis dan profesional, meskipun mereka tidak sejahtera. Bisa Anda gambarkan seperti apa personifikasinya?

Ya, memang tidak mudah loh. Mereka terus berjuang. Tidak cengeng itu karena kita dalam situasi perjuangan. Saya melarang guru-guru meninggalkan tugas, apa pun kondisinya. Sebagian dari mereka ada yang berdagang, membatik, dan lain-lain. Saya belum bisa melarang mereka karena mereka perlu menghidupi keluarga. Tapi, saya bersyukur mereka tetap mencintai pekerjaan mendidik walau kesejahteraan amat memprihatinkan.  Biarlah jika ada masalah, kami pengurus PGRI yang menghadapi dan mencari solusinya.

Menurut Anda, ikhtiar PGRI untuk mengembalikan kedaluatan guru selama ini sudah optimal?

Saya selalu katakan, PGRI harus menjadi kekuatan moral intelektual yang berbasis pada profesionalitas guru. Kami para guru juga berkemauan keras melakukan perubahan dari dalam. Yakni, membangkitkan kesadaran kolektif, tetap berdisiplin tinggi, dan meningkatkan etos kerja. Ini semua demi keberhasilan pendidikan karakter bangsa. Tekad ini dapat dibilang istimewa karena kami lakukan dalam situasi guru belum memperoleh kedaulatannya. Setelah melalui perjalanan dari waktu ke waktu, kini guru sedang bersatu untuk menjadi lokomotif perubahan. Perlu kelembutan hati dan keikhlasan untuk itu.

Komentar